Tim Editor
ERA.id - Hamas menolak kesepakatan dalam bentuk apa pun kecuali Israel membuat komitmen yang jelas soal gencatan senjata permanen. Hamas juga menyoroti penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Seorang pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan pihaknya tidak bisa menyetujui perjanjian yang tidak menjamin keamanan bagi warga sipil. Osama menekankan Israel harus memiliki komitemen yang jelas soal rencana gencatan senjata permanen itu.
"Kami tidak dapat menyetujui perjanjian yang tidak mengamankan, menjamin, dan memastikan gencatan senjata permanen, penarikan penuh dari Jalur Gaza dan menyelesaikan kesepakatan pertukaran yang sangat serius," kata Osama Hamdan, dikutip Reuters, Rabu (5/6/2024).
Diketahui Qatar, bersama Amerika Serikat dan Mesir memediasi pembicaraan antara Hamas dan Israel, juga mendesak Israel untuk memberikan posisi yang jelas dan mendapat dukungan dari seluruh pemerintahnya untuk mencapai kesepakatan.
Dalam proposal tiga fase yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat mencakup fase pertama akan dimulai dengan gencatan senjata selama enam minggu, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pembebasan perempuan dan anak-anak yang disandera di wilayah tersebut.
Tahap kedua akan melibatkan pembebasan semua sandera lainnya dengan imbalan warga Palestina yang dipenjara di Israel. Fase terakhir akan mencakup dimulainya rencana rekonstruksi di Gaza dan pengembalian jenazah para sandera ke keluarga mereka.
"Israel hanya menginginkan satu fase di mana mereka menyandera semua orang, lalu melanjutkan agresi dan perang terhadap rakyat kami," ujar Hamdan.
"Kami meminta para mediator untuk mendapatkan posisi yang jelas dari pendudukan Israel untuk berkomitmen terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan penuh," tambahnya.
Hamas sebelumnya mengatakan pihaknya memandang positif isi proposal tersebut. Amerika Serikat mengatakan pada hari Minggu bahwa jika Hamas menerima rencana yang diusulkan maka Israel diperkirakan akan mengikutinya.
