Tim Editor
ERA.id - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan bahwa bencana dan konflik kemanusiaan di Gaza merusak hukum internasional. Sanchez meminta Hamas dan Israel bertanggung jawab atas kehancuran yang terjadi.
Dalam konferensi Respons Kemanusiaan Darurat untuk Gaza di Yordania, Sanchez meminta Israel dan Hamas untuk bertindak secara bertanggung jawab. Sanchez berharap gencatan senjata bisa segera dilakukan.
"Manfaatkan kesempatan untuk mencapai perdamaian. Kita harus meningkatkan tekanan untuk gencatan senjata," kata Sanchez, dikutip Anadolu, Rabu (12/6/2024).
Pemerintah Spanyol sebelumnya dengan tegas mengakui Negara Palestina. Selain mengakui negara Palestina, Spanyol juga mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).
Sanchez membela keputusannya untuk bergabung dengan kasus ICJ tersebut dengan mengatakan bahwa putusan sela ICJ yang berkekuatan hukum mengikat, yaitu agar serangan di Rafah dihentikan dan akses bantuan internasional dibuka, ternyata diabaikan dan tidak dihormati.
"Hukum internasional harus berlaku," tegas Sanchez.
Selain itu, Sanchez mengatakan situasi di Gaza saat ini sangat buruk dibandingkan sebelumnya. Dia pun akan mengupayakan peningkatan dukungan ke wilayah tersebut.
Menurut Sanchez, pada 2023, Spanyol menambah hingga tiga kali lipat bantuannya untuk Palestina menjadi 50 juta euro (sekitar Rp875,6 miliar), serta mengumumkan bantuan tambahan senilai 16 juta euro (sekitar Rp280,2 miliar) untuk 2024.
Sebagai bagian dari usulannya untuk secara efektif mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Palestina, dia mengatakan bahwa bantuan pembangunan juga harus mendukung Otoritas Palestina dan solusi dua negara.
"Hari ini saya berdiri di hadapan Anda dengan keyakinan bahwa rakyat kami mengharapkan kita semua untuk bersama-sama mewujudkan hasil dan tindakan konkret untuk menghentikan penderitaan di Gaza dan membangun masa depan perdamaian yang lebih baik di Timur Tengah," pungkasnya.
