Tim Editor
ERA.id - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyerukan Semangat Bandung untuk menghadapi ketidakadilan di Palestina. Retno juga menyoroti ketidakberdayaan PBB untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina.
"Kita harus menghidupkan kembali Semangat Bandung untuk menghadapi ketidakadilan yang terjadi terhadap Palestina, meningkatkan pengaruh multilateral kita, dan berfokus pada pembangunan kembali Palestina," kata Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM) di New York pada 23 September 2024.
Selain menyerukan Semangat Bandung, Menlu Retno juga turut menyoroti ketidakberdayaan PBB untuk menghentikan serangan Israel terhadap rakyat Palestina selama 11 bulan terakhir.
"Sebagai kelompok negara terbesar di PBB, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri: bagaimana kita dapat menghentikan ini semua?" tanya Menlu Retno.
Lalu, kata Menlu Retno, situasi yang terjadi di Palestina bukan hanya sebuah konflik, namun juga serangan terhadap fondasi dasar dari sistem multilateral.
Selama pertemuan itu, Menlu Retno juga menyoroti penerapan hukum internasional yang selektif dan lingkungan impunitas total yang membuat sebagian besar negara-negara Global South merasa frustrasi.
"Perpecahan geopolitik di antara kekuatan besar telah menciptakan situasi di mana hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional diabaikan, dan sebuah negara dapat bertindak dengan impunitas tanpa hukuman atau konsekuensi. Hal ini tidak dapat ditoleransi," tegasnya.
Lebih lanjut, Menlu Retno menegaskan kembali pentingnya mengingat Semangat Bandung menjelang peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 2025. Menurutnya, Semangat Bandung bisa meningkatkan semangat solidaritas, perdamaian, dan kerja sama antarbangsa untuk Palestina.
"Ini saatnya bagi Gerakan Non Blok untuk mengambil langkah dalam kesatuan dan aksi nyata," pungkasnya.
Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok dipimpin oleh Menlu Uganda, Odongo Jeje Abubakhar. Pertemuan dihadiri pejabat-pejabat negara anggota GNB seperti Perdana Menteri Palestina, Menlu Azerbaijan, Bangladesh, Malaysia, Maroko, Venezuela, dan Kuba.
