Tim Editor
ERA.id - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi ini dijatuhi sebagai imbas dari krisis yang terjadi di Ukraina.
Fumio Kishida mengatakan pada Rabu (23/2/2022) bahwa pemerintah Jepang secara tegas memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Hal ini sebagai tanggapan atas pengakuan sepihak Presiden Rusia Valdimir Putin atas dua wilayah separatis di Ukraina Timur, yang dikendalikan oleh milisi pro-Rusia.
Sanksi ekonomi tersebut termasuk penangguhan penerbitan visa dan pembekuan aset para pihak di kedua wilayah. Selain itu Jepang juga melarang impor dan ekspor ke dan dari dua wilayah, serta larangan penerbitan dan peredaran obligasi negara baru oleh pemerintah Rusia di Jepang.
"Jika situasinya memburuk, kami akan bekerja dengan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut," kata Kishida, dikutip Japantimes, baru-baru ini.
Lalu, kata Kishida, Rusia telah melakukan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dan melanggar hukum internasional. Kishida juga mengecam keras tindakan Rusia dan mendesak Moskow untuk kembali ke upaya diplomatik untuk menyelesaikan situasi.
Mengenai kemungkinan adanya kelangkaan hingga lonjakan harga minyak, pemerintah menyatakan niatnya untuk mempercepat upaya terkait demi mencegah hal itu terjadi. Pihaknya pun akan meminimalisir dampak terhadap kehidupan masyarakat Jepang atas keputusannya.
"Kalaupun harga minyak mentah terus naik, untuk meminimalisir dampak terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas bisnis, kami akan mengkaji semua opsi, tanpa kecuali," tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan fokus untuk melindungi sekitar 120 warga negara Jepang di Ukraina mulai Minggu (27/2/2022). Sebelumnya, Kedutaan Besar Jepang di Ukraina sudah memberikan seruan kepada warga Jepang untuk segera mengungsi dari negara itu.
Demi mengamankan warganya, pemerintah dilaporkan telah mengatur pesawat sewaan untuk mengevakuasi warga Jepang ke negara tetangga Polandia, dan negara-negara lain jika penerbangan komersil ke dan dari Ukraina ditangguhkan.
Rusia sejauh ini menentang seruan dari negara-negara Kelompok Tujuh (G7) untuk meredakan ketegangan yang dipicu oleh penumpukan pasukan militernya di dekat perbatasan Ukraina.
Ketegangan meningkat sejak Rusia mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dan memerintahkan pengerahan pasukan untuk menjaga perdamaian di sana.
Para pemimpin G7 yaitu Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa akan mengadakan pertemuan virtual pada hari Kamis untuk membahas situasi Ukraina.
