Tim Editor
ERA.id - Pemerintah India kini memperketat keamanan publik. Hal itu setelah beredarnya surat peringatan serangan gerilyawan Islam untuk membalas pernyataan yang menghina Nabi Muhammad, oleh seorang pejabat partai nasionalis Hindu yang berkuasa.
Beberapa kelompok media India membagikan surat yang dikaitkan dengan cabang Al Qaeda di anak benua India (AQIS), yang berisi ancaman bom bunuh diri di negara-negara bagian India untuk membela kehormatan Nabi.
Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri India mengatakan badan-badan intelijen sedang memeriksa keaslian ancaman yang dikeluarkan oleh AQIS tersebut.
"Kami juga telah memerintahkan polisi negara bagian untuk memastikan pertemuan publik atau unjuk rasa tidak diperbolehkan karena dapat menjadi sasaran kelompok militan," kata seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri di New Delhi, Rabu (8/6/2022).
Ancaman keamanan muncul beberapa hari setelah juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berkomentar tentang Nabi Muhammad dalam debat di televisi.
Pernyataan juru bicara BJP Nupur Sharma memicu kegemparan di antara Muslim di India dan memicu protes diplomatik dari negara-negara Islam yang menuntut permintaan maaf dari pemerintah India.
Sharma telah diskors dari partai, sementara juru bicara lain yaitu Naveen Kumar Jindal dikeluarkan karena komentarnya tentang Islam di media sosial.
Polisi di India utara menangkap seorang pemimpin pemuda BJP karena mengunggah komentar anti Muslim di media sosial, bersama dengan 50 orang lainnya yang ambil bagian dalam kerusuhan sporadis di kalangan minoritas Muslim di beberapa bagian India pekan lalu atas pernyataan Sharma.
Pada Senin (6/6), Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa cuitan dan komentar menghina sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
Instruksi telah dikeluarkan kepada beberapa anggota senior BJP untuk "sangat berhati-hati" ketika berbicara tentang agama di ruang publik.
Sejumlah pemimpin dari negara Islam termasuk Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, dan Afghanistan menuntut permintaan maaf dari India dan memanggil diplomat untuk memprotes pernyataan anti Islam tersebut.
Sebanyak 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin intens terhadap Islam di India dan pelecehan sistematis terhadap umat Islam.
Muslim minoritas India telah merasakan lebih banyak tekanan dalam berbagai hal mulai dari kebebasan beribadah hingga jilbab di bawah pemerintahan BJP. Baru-baru ini juga terjadi bentrokan antara umat Hindu dan Muslim selama prosesi keagamaan, menyusul kerusuhan mematikan pada 2019 dan 2020.
Kontroversi baru telah menjadi tantangan diplomatik bagi Modi yang dalam beberapa tahun terakhir telah mempererat hubungan kuat dengan negara-negara Islam yang kaya energi.
Kelompok hak asasi Islam di India mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya para pemimpin asing yang berpengaruh berbicara untuk menentang apa yang mereka sebut penghinaan yang dialami oleh kelompok minoritas.
"Suara kami akhirnya didengar, hanya para pemimpin dunia yang dapat mendorong pemerintah Modi dan partainya untuk mengubah sikap mereka terhadap Muslim," kata Ali Asghar Mohammed, yang menjalankan kelompok hak sukarela untuk Muslim di ibu kota komersial India, Mumbai.
