Bahas Larangan Pejabat DKI Pamer Harta Kekayaan, Heru Budi: Semuanya Harus Punya Tatanan Etik

| 05 Apr 2023 16:22
Bahas Larangan Pejabat DKI Pamer Harta Kekayaan, Heru Budi: Semuanya Harus Punya Tatanan Etik
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Antara)

ERA.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi akan sedang membahas instruksi gubernur (ingub) terkait aturan larangan pejabat DKI Jakarta pamer harta kekayaan. Tentunya, akan melibatkan  Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono.  

"Sudah, lagi dibahas sama Pak Sekda," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023). 

Secara garis besar, Heru menjelaskan, Instruksi Gubernur tersebut berisi arahan kepada pejabat Pemprov agar hidup sederhana dan sesuai aturan yang berlandaskan etika ketika seseorang menjadi pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

"Ya tentunya hidup sederhana, semuanya harus punya tatanan etik, harus diutamakan, harus bekerja," ujar Heru.

Penerbitan Instruksi Gubernur tersebut kemungkinan akan dilakukan setelah periode Hari Raya Idul Fitri 1444, di mana mudik Lebaran 2023 kini tengah menjadi fokus Pemprov DKI.

"Ya nanti, satu-satu. Prioritas dulu urusan Lebaran," ucap Heru.

Sebelumnya, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta memanggil oknum pegawai Dinas Perhubungan berinisial MA karena anak dan istri yang bersangkutan diduga memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial.

"Kami langsung bergerak melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika memang terbukti adanya pelanggaran disiplin tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo juga melaporkan pegawai yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hasil keputusan tersebut, Syafrin mengatakan akan menyerahkan kepada hasil pemeriksaan tim inspektorat. (Ant)

Rekomendasi