Tim Editor
ERA.id - Kader Golkar sekaligus Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mempromosikan Ridwan Kamil saat rapat dengan eksekutif terkait Raperda APBD-P 2024.
"Ini ke depan gubernurnya (DKI Jakarta) arsitek kayaknya, inisialnya RK, kayaknya dari Golkar," kata Wawan sapaan akrab Judistira Hermawan di Jakarta, Senin kemarin.
Wawan menanggapi langkah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta yang mengajukan anggaran Rp 210 miliar untuk uang muka pembangunan delapan polder beserta pompa, sekaligus proyek normalisasi sembilan sungai atau kali di Jakarta.
Wawan menghargai keinginan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis SDA DKI Jakarta Ika Agustin yang ingin mengajukan anggaran tersebut, namun dia meminta agar usulan dinas ditunda dan dianggarkan pada APBD Murni 2025.
Dalam momen itu, ia mengklaim Golkar telah mendapat dukungan dari partai lain. Meski demikian, Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta ini tidak menjelaskan secara rinci partai yang mendukung RK maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Ini diusung oleh teman-teman semua, Insya Allah. Aamiin Ya Rabbal Alamin," tuturnya.
DPP Golkar telah mengutus Ridwan Kamil untuk bertarung dalam ajang Pilkada Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.
Pada saat rapat Wawan, juga menyoroti permintaan anggaran SDA DKI, karena dianggap pemerintah daerah belum mendapatkan keputusan resmi dari Pemerintah Pusat soal kegiatan tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
Alih-alih menganggarkan, sebaiknya pemerintah daerah mengantongi keputusan tersebut dari pemerintah pusat.
"Ini labelnya PSN, tapi PSN nya kita juga belum terima dari pemerintah pusat untuk menunjang kegiatan program ini. Saya berpendapat dengan teman-teman dan pimpinan tadi, lebih elok kita nanti laksanakan di 2025 melalui penganggaran murni di tahun 2025," katanya.
Ia tak mempersoalkan apabila proyek itu terpaksa selesai melebihi target yang ditetapkan Dinas SDA pada awal 2027. Selain lebih tertib administrasi, penganggaran uang muka Rp210 miliar dilakukan pada 2025 akan jauh lebih efektif, karena dewan akan mendalami terlebih dahulu terkait rencana dinas tersebut.
"Jadi nanti kita lebih tenang, lebih smooth, lebih siap dan ditarik penyelesaiannya itu sampai dengan tahun 2027 akhir, nggak apa-apa yang penting selesai semua. PSN kita tunggu, saat sudah ditetapkan kita anggarkan, jadi nggak terburu-buru dan sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pembangunan delapan sistem polder pencegah banjir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 .
"Pembangunan sistem polder ini untuk mengatasi banjir di delapan titik," kata Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum
Menurut dia, pembangunan sistem polder di Jakarta ini akan dilakukan di delapan lokasi yaitu Pompa Bulak Cabe, Pompa Kayu Putih (Rawa Terate), Cempaka Putih, Cengkareng dan Kalideres, Ancol, Cilincing KBN, Mangga Raya Granville, dan Pompa Kampung Sawah (Rawa Terate).
Sistem polder sendiri yaitu metode penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan sarana fisik, meliputi saluran drainase, kolam retensi, dan pompa air yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan.
Ia mengatakan penanganan banjir di Jakarta melalui sistem polder ini diharapkan dapat meminimalkan banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Pada proses pembangunan tersebut, kata Ika, tidak ada pembebasan lahan karena berada di tempat yang sudah ada.
"Kami upayakan tidak ada pembebasan lahan. Ini masih proses perencanaan, pastinya sebelum pembangunan kami akan sosialisasi terlebih dahulu," tutur Ika, saat rapat kerja dengan Komisi D DPRD DKI.
