Tim Editor
ERA.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang Rp13.255.244.538.149 (Rp13,2 triliun) dari hasil sitaan para tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) kepada negara melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (20/10/2025). Presiden Prabowo Subianto hadir dalam penyerahan uang tersebut.
"Total kerugian perekenomian negara itu Rp17 T (triliun) dan kami akan serahkan Rp13,255 triliun. Karena yang Rp4,4 (triliun) diminta oleh Musim Mas dan Permata Hijau, mereka meminta penundaan," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Burhanuddin menjelaskan uang Rp13,2 triliun ini adalah uang pengganti dari tersangka korporasi Wilmar Grup senilai Rp11,88 triliun.
Kemudian dari Permata Hijau Grup sebesar Rp1,86 miliar dan Musim Mas Rp1,8 triliun. Dia menyebut keberhasilan ini merupakan wujud Kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
"Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang Rp4,4 T akan dilakukan pembayaran dengan penundaan, dan mungkin cicilan-cicilan, tapi kami juga akan meminta kepada mereka untuk tetap ada tepat waktunya," tuturnya.
Prabowo kemudian menjelaskan uang Rp13 triliun ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di antaranya dengan merenovasi 8.000 gedung sekolah.
"(Uang sebanyak) Rp13 T ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih," ujar Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan ini menyebut uang belasan triliun itu juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan di seluruh Indonesia.
"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan," kata Prabowo.
Dia kemudian menjelaskan satu kampung nelayan dapat menampung 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 jiwa. Jika 1.000 kampung nelayan berhasil dibangun, maka ada sekira 5 juta rakyat Indonesia dapat hidup lebih layak.
