Tim Editor
ERA.id - Badan Pangan Nasional (BPN) meluncurkan situs panel harga pangan untuk memberikan informasi Harga Acuan Pembelian (HAP) dan Harga Penjualan (HAP) bagi produsen, pedagang, dan konsumen, yang bisa diakses bebas oleh masyarakat.
Kepala BPN Arief Prasetyo Adi saat peluncuran panel harga pangan di Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, mengatakan dengan ada situs ini dinas-dinas urusan pangan di 514 kota dan kabupaten pada 34 provinsi yang terkait dengan pangan agar memberikan informasi mengenai data harga pangan strategis sesuai Perpres 66 tahun 2021.
"Data ini ada dua, yang di konsumen, yang satu lagi data di tingkat produsen, sehingga diharapkan setelah ini dan memang sudah kita jalankan, kita akan bisa mendapatkan prospektif harga pangan nasional dari setiap wilayah di produsen dan juga di konsumen," katanya dikutip dari Antara, Kamis (11/8/2022).
Arief menyampaikan peluncuran situs ini merupakan salah satu tugas BPN mengenai stabilisasi harga pangan, termasuk dengan ketersediaan, sehingga keputusan-keputusan strategis bisa lebih tepat dijalankan. Informasi harga di dalam situs panel harga pangan, kata dia, akan terbarukan setiap hari.
Ia mengemukakan dalam melengkapi layanan pada situs tersebut BPN telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyatukan beberapa fitur agar dapat memberikan informasi prediksi waktu dan lokasi panen komoditas pangan di suatu daerah.
Beberapa harga acuan pangan telah dikoordinasikan yang akan dibahas melalui rapat koordinasi dengan petani dan rapat koordinasi nasional bersama asosiasi bidang pangan serta kementerian dan lembaga terkait.
"Sehingga kita putuskan harga ini membuat petani juga sejahtera gitu ya, pedagang untung, dan yang satu lagi, konsumen tersenyum. Jadi tiga-tiganya menjadi satu paket itu ya," kata dia.
Arief menerangkan dengan adanya situs panel harga pangan akan memberikan memberikan dampak bahwa produktivitas berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Sesuai dengan Presiden Joko Widodo, katanya, produktivitas perlu dijaga untuk tetap tinggi, namun juga kesejahteraannya juga baik.
"Kemudian kalau di hilir, inflasi harus dijaga sehingga inflasinya tidak tinggi. Artinya, antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu harus lebih tinggi pertumbuhan ekonominya," kata dia.
Sebelum setiap harga diluncurkan, lanjutnya, BPN akan berkoordinasi dengan petani, asosiasi dan kementerian serta lembaga, sehingga bisa menjadi acuan bersama.
"Kita belum sampai ke sanksi, sekarang kita ada harga acuan, itu yang kita pakai sebagai harga acuan. Karena kalau kita tidak berikan harga acuan nanti takutnya di satu sisi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, harga ini akan sangat baik kenapa, karena akan melibatkan stakeholders pangan," jelasnya.
