Tim Editor
ERA.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain yang lebih membutuhkan. Dia mengatakan hal itu diperlukan agar anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran.
"Subsidi BBM itu bisa dialihkan ke proyek strategis untuk kepentingan rakyat, pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga bantalan sosial," ujar Fahmy dalam keterangannya yang diterima Minggu (28/8/2022).
Fahmy memproyeksikan ada dana sebesar Rp190 triliun lebih jika pemerintah dapat membatasi anggaran subsidi BBM, yakni maksimal Rp502 triliun sebagaimana tertuang dalam Perpres 98 Tahun 2022.
"Kalau memang pembatasan dapat diselamatkan dan ada dana sisa ya harus dialihkan ke kebutuhan yang lebih penting," ujarnya.
Fahmy menuturkan selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. Hal itu terlihat dari data Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulayni beberapa waktu lalu.
Data itu menyebut bahwa puluhan persen subsidi BBM jenis pertalite dan solar yang tidak tepat sasaran.
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan perlu adanya pembatasan besaran subsidi BBM jika penghabpusan tidak bisa dilakukan. Sebab, pemerintah sudah mengunci besaran subsidi BBM di angka sekitar Rp500 triliun.
"Kalau dikali subsidi, itu Rp190 triliun yang bisa diselamatkan kalau pembatasan itu," ujar Fahmy.
Adapun terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Fahmy menilai hal tersebut memang perlu dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara. Namun, dia menyarankan kenaikan dilakukan secara bertahap.
"Barang kali secara bertahap pertalite dinaikkan sehingga mencapai disparitas harga pertalite dan pertamax tak terlalu menganga seperti sekarang ini," ujar Fahmy.
"Kalau pertamax tidak terlalu jauh harganya maka konsumen akan sukarela membeli. Dulu sepeda motor juga pakai pertamax karena selisih harganya tidak terlalu besar," ujarnya.
