Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Polri menjadi salah satu pilar penopang keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai landasan pokok stabilitas ekonomi dan politik negara ini.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan lantaran dunia global juga tengah menghadapi tantangan megatren yang turut menentukan dinamika keamanan dan ketertiban sosial di berbagai negara, seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi yang dahsyat, dan urbanisasi.
“Tren global yang akan turut membentuk masa depan bangsa perlu diantisipasi oleh jajaran Kepolisian,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-31 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-62 Tahun Ajaran 2022, di Gedung The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Jakarta Selatan, Rabu (21/09/2022).
Pada acara bertajuk “Penguatan Integritas Kepemimpinan Polri guna Mendukung Reformasi Budaya Organisasi dalam rangka Membangun Kepercayaan Masyarakat”, lebih lanjut Wapres memaparkan poin-poin yang perlu ditindaklanjuti Polri.
Pertama, sebut Wapres, terus lanjutkan transformasi Polri yang adaptif, kreatif, dan inovatif sejalan dengan lingkungan strategis global, nasional, dan daerah yang dinamis.
“Saat ini momentum yang tepat bagi Polri untuk mengembangkan kapasitas SDM untuk mewujudkan Polisi PRESISI,” ucapnya.
Yang kedua, Wapres mengharapkan peran jajaran Polri yang profesional dalam mendukung kegiatan investasi, perdagangan, pariwisata, jalur logistik, dan konektivitas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, ini diperlukan terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional.
“Ketiga, memperkuat pola pendekatan kultural, pendekatan literasi hukum, dan pendekatan teritorial, agar terbangun ikatan emosi persaudaraan dengan masyarakat," jelas Wapres.
Hal tersebut mengingat Indonesia adalah negara besar di mana setiap daerah memiliki karakter sosial budaya yang beragam dan konteks persoalan yang spesifik.
“Selain itu, jajaran Kepolisian perlu memperkuat agenda kebangsaan dalam semangat pluralisme. Nilai kesetiakawanan, keramahan, gotong royong, dan toleransi menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi pengayom dan pelindung masyarakat,” tambahnya.
Yang keempat, Wapres menekankan, reformasi Polri juga perlu fokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas di aspek digital.
“Kapabilitas ini tidak hanya untuk mengantisipasi dan menangkal serangan atau kejahatan siber, namun juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara digital, khususnya dengan mengintegrasikan pelayanan publik oleh Kepolisian dalam mal pelayanan publik," urai Wapres.
Yang kelima, Wapres mendorong para lulusan Sespimti dan Sespimmen, sebagai para calon pemimpin Polri masa depan, agar dapat menjadi duta-duta pembaruan di tubuh Polri.
"Utamakan prinsip moralitas, kepatutan, dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat," pintanya.
Dengan cara ini, Wapres berpendapat, Polri akan mendapatkan legitimasi dari pihak yang dilayaninya untuk melaksanakan otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Selain itu, Polri juga akan semakin dekat dengan publik, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi pengawas Polri, namun juga menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan," pungkasnya.
