Otorita IKN Klaim 21 Negara Uni Eropa Tertarik Berinvestasi di IKN, Negara Mana Saja?

| 03 Dec 2022 13:01
Otorita IKN Klaim 21 Negara Uni Eropa Tertarik Berinvestasi di IKN, Negara Mana Saja?
Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR)

ERA.id - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan sebanyak 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di IKN.

"Ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius supaya harapan pemerintah 80 persen pembiayaan berasal dari investor terpenuhi," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu (3/12/2022).

Otorita IKN melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos.

Sementara perwakilan dari Uni Eropa di antaranya Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Spanyol berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Pemerintah Finlandia dan Spanyol bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerja sama pembangunan IKN.

IKN menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menyatakan ingin bekerja sama seperti Korea dan Arab Saudi.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya terbuka bagi investor mana pun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu.

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan secara masif di IKN mulai dari pembangunan Kantor Presiden, Kantor Kementerian, hunian untuk pekerja, hingga jalan. Pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Otorita IKN sendiri hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Rekomendasi