Tim Editor
ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membantah Australia mengeluarkan travel warning atau peringatan perjalanan bagi warga negaranya yang bepergian ke Indonesia pasca disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kami sudah berkoordinasi dengan duta besar dan tadi sudah diklarifikasi oleh ibu Menteri Luar Negeri bahwa yang mereka sampaikan bukan travel warning tapi ada penyampaian perkembangan UU KUHP dan sudah diklarifikasi," kata Sandiaga Uno, seusai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan Natal dan Tahun Baru 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (19/12/2022).
Sebelumnya media-media Australia bahwa Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia pada 8 Desember 2022 mengeluarkan pengumuman bahwa Parlemen Indonesia telah meloloskan revisi hukum pidana, yang mencakup hukuman untuk kohabitasi dan seks di luar nikah.
Adapun pembaruan saran perjalanan (travel advice) dari Imigrasi Australia, yang menyerukan semua orang agar mengetahui aturan baru di Indonesia tersebut sehingga pihaknya mewanti-wanti wisatawan asal Australia berhati-hati saat ke Indonesia, mengingat aturan baru itu.
"Dan kita akan terus 'meng-engage' dan menyosialisasikan kekhawatiran itu tidak perlu karena kita pastikan kegiatan wisatawan Australia kita akan lindungi ranah privat mereka dan kegiatan pariwisata mereka kita pastikan berlangsung nyaman," ujar Sandiaga Uno.
Setidaknya ada lebih dari 1 juta warga Australia mengunjungi Indonesia setiap tahunnya, khususnya ke Bali. Pemerintah Australia memberikan saran bagi warganya yang bepergian ke Indonesia agar berhati-hati.
Tidak hanya Australia, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim juga mengatakan bahwa RUU KUHP yang mengatur soal ranah privat bisa memicu investor lari. Sedangkan Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price menyatakan AS akan memantau dengan cermat revisi undang-undang Indonesia yang melarang seks di luar nikah.
Negeri Paman Sam prihatin tentang bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sehingga dapat mempengaruhi warga AS yang berkunjung dan tinggal di Indonesia.
"Sudah banyak (negara) yang menyampaikan ke kami dan kami terus menyosialisasikan bahwa UU KUHP ini adalah intensinya justru kepastian berinvestasi dan keamanan dan kenyamanan dalam konteks konstruksi hukum yang baru, jadi ini yang kita sosialisasikan kepada bukan hanya dubes tapi juga investor, wisatawan, travel agent dan tour operator," jelas Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno pun mengakui adanya kekhawatiran UU KUHP yang baru, namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Akan kita pastikan bahwa setiap kepala dinas pariwisata, Satpol PP dan aparat setempat akan memastikan keamanan dan kenyamanan dari pelaku-pelaku wisata dan tidak perlu ada kekhawatiran berwisata di Indonesia," tegas Sandiaga Uno.
