Tim Editor
ERA.id - Dewan Pimpinan Pusat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai, Presiden Joko Widodo memiliki kalkulasi sendiri untuk menentukan kapan perombakan kabinet atau reshuffle dilakukan.
Hal ini menanggapi soal tak ada reshuffle yang dilakukan Jokowi pada Rabu Pon, 1 Februari 2023 lalu.
"Pak Jokowi kan punya kalkulasi, Pak Jokowi juga melihat momentum. Sikap PDI Perjuang kan bukan sebagai pengamat politik," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengatakan, sejak awal sikap partainya sangat tegas mengenai isu reshuffle. Perombakan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Sejak awal menegaskan bahwa reshuffle itu hanya bisa terjadi atas keputusan dari presiden," katanya.
PDIP, kata Hasto, memiliki batasan-batasan untuk mencampuri kewenangan presiden. Partainya hanya memberi saran dan masukan agar pemerintahan Presiden Jokowi meningkat dan dapat meninggalkan warisan terbaik di akhir masa jabatannya nanti.
"PDI Perjuangan memberikan batasan-batasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, untuk membuat legacy dari presiden, melakukan konsolidasi, kemudian melakukan evaluasi bagi menteru yang kinerjanya kurang baik," kata Hasto.
Masukan-masukan itu, kata Hasto , sudah disampaikan. Namun, yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah Jokowi.
"Kami juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang melakukan kalkulasi," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi terbukti tidak melakukan reshuffle kabinet seperti yang diperkirakan banyak pihak pada Rabu Pon, 1 Februari 2023.
Adapun PDIP merupakan partai politik yang kerap mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle, khususnya terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem.
Salah satu menteri dari Partai NasDem yang sering menjadi sasaran kritik PDIP yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebab mengeluarkan kebijakan impor beras.
