Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memang menyusun draft perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Diakuinya, ada tujuh poin dalam perjanjian politik itu. Namun seluruh isinya menyangkut tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilada) DKI Jakarta 2017. "Kebetulan saya men-draft, saya menulis ada tujuh poin. Kalau itu urusannya urusan pilkada," kata Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2023).
Namun saat disinggung mengenai salah satu poin perjanjian politik berisi soal utang piutang, Fadli justru mengaku tak tahu. Dia malah melemparkannya ke Sandiaga untuk ditanyakan lebih lanjut prrihal utang piutang yang ramai dibicarakan.
"Saya enggak tahu. Enggak ada, yang itu (utang piutang) tanya pak Sandi deh," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan pernah ada perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies dan dirinya. Perjanjian itu dibuat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Beredar kabar, salah satu isi perjanjian itu adalah kesepakatan Anies tak akan mengajukan diri sebagai calon presiden apabila Prabowo kembali berminat mencalonkan diri sebagai presiden. Meski tak mau membongkar isi perjanjian tersebut, Sandiaga mengaku bahwa perjanjian itu masih berlaku.
"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri," kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (30/1)
Sementara, Perwakilan tim Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut, isi perjanjian itu hanya sebatas soal beban biaya Pilkada 2017. Diketahui, Partai Gerindra menjadi pengusung utama pasangan Anies-Sandiga saat Pilkada DKI lalu.
"Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut. Yang ada adalah perjanjian soal berbagai beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi, itu yang saya tahu," ujar Said di restoran kawasan Tangerang, Banten, Senin (30/1).
Adapun pembagian beban biaya Pilkada itu juga melingkupi soal utang piutang antara Prabowo dengan Sandiaga dan Anies. Said menyebut, saat Pilkada DKI 2017 lalu, Anies tak memiliki cukup uang.
"Dan dalam perjanjian itu antara lain ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandiaga dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang," ucapnya.
Said membantah tegas perjanjian politik itu terkait kesepakatan Anies tak akan mencalonkan diri sebagai presiden apabila Prabowo maju lagi sebagai calon presiden.
Menurutnya, yang ada hanya pembicaraan antara Prabowo yang mengajak Anies sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu. Namun, hal itu tidak sampai menjadi kesepakatan. "Setahu saya, tidak ada perjanjian antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan," ucapnya.
