Tim Editor
ERA.id - Komisi VI DPR RI membuka peluang membentuk panitia kerja (panja) terkait kebakaran Depo Plumpang milik PT Pertamina (Persero) yang terjadi pada akhir pekan lalu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan, keputusann dibentuknya panja atau tidak akan diputuskan dalam rapat internal komisinnya terlebih dahulu.
"Kita akan bahas di rapat internal komisi tentang perlunya panja," kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Sarmuji mengatakan, jika pembentukan panja disetujui, maka pihaknya tidak hanya akan menyoroti Depo Plumpang saja. Melainkan seluruh objek vital milik PT Pertamina (Persero) yang dinilai rawan menimbulkan insiden besar.
Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi beberapa kinerja Pertamina.
"Jika dibentuk panja, kita akn review semua obyek vital karena kemungkinan bukan saja Depo Plumpang yang rawan, tetapi ada hal lain yang harus kita evaluasi," papar Sarmuji.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Komisi VI DPR RI bakal memanggil Direktur Utama PT Pertamina (persero) pada masa sidang mendatang setelah masa reses selesai. Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun bakal dipanggil.
Diketahui, DPR RI tengah menjalani masa reses hingga 14 Maret 2023 mendatang.
"Segera setelah pembukaan masa sidang, Komisi VI akan memanggil dirut. Jika diperllukan, Kementerian BUMN akan kita panggil juga," katanya.
Komisi VI DPR RI bakal mencecar Pertamina prihal sejumlah objek vital yang rawan terjadi insiden besar serta implementasi standar keamanan.
Harapannya, rapat dengan Pertamina dan Kementerian BUMN itu dapat mencegah insiden kebakaran Depo Plumpang terulang kembali.
"Bukan saja Depo Plumpang, tetapi juga berkaitan dengan objek vital Pertamina dan implementasi stadar operating proccedure oleh Pertamina. Kita berharap kejadian kebakaran Depo Plumpang tidak terjadi lagi," kata Sarmuji.
Diketahui, pada Jumat (3/3) terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara sekitar pukul 20.00 WIB dan api bisa dijinakkan sekitar pukul 23.00 WIB.
Akibat perisitwa tersebut, belasan warga meninggal dunia dan puluhan mengalami luka-luka. Pemukiman warga di lokasi tersebut juga habis dilalap si jago merah.
Atas peristiwa tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan mengkaji sistem pengamanan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), karena merupakan bagian dari objek vital negara. Hal ini bertujuan, agar tidak terjadi kasus serupa seperti yang terjadi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta utara.
“Sesuai arahan Presiden kami akan kaji kembali aspek keamanan semua instalasi Depo BBM agar insiden seperti di Plumpang tidak terjadi lagi,” ujar Erick di Jakarta, Minggu (5/3).
Sementara Presiden Jokowi menegaskan akan tetap mencari solusi atas kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Hal ini bertujuan demi keselamatan masyarakat menjadi yang utama.
"Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," kata Presiden Jokowi
Jokowi juga telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera merelokasi tempat tinggal korban kebakaran dalam satu atau dua hari.
Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan para penduduk ke pulau reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan.
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," katanya.
