Tim Editor
ERA.id - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan arahan Presiden Joko Widodo agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) tidak berarti mencerminkan pemerintah anti-Islam.
“Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus,” kata Menag ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (24/3/2023).
Dia juga mengatakan arahan Presiden soal larangan buka puasa bersama, tidak menimbulkan kontroversi.
“Nggak ada kontroversi, siapa bilang? Nggak ada kontroversi,” jelas Menag.
Dia mengatakan sebaiknya dana berbuka puasa bersama oleh pejabat pemerintahan diberikan kepada fakir miskin, yang menurutnya lebih bermanfaat dan berguna.
“Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna,” ujar dia.
