Tim Editor
ERA.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak yakin menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi koalisi besar.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, koalisi besar bakal lebih rumit untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Hal ini berkaca dari dua koalisi yang sudah ada yaitu KIB dan KKIR yang tak kunjung memutuskan pasangan calon untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jika nanti berkoalisi atau koalisi besar, itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
"Apakah nanti pengambilan keputusan capres dan cawapres dengan koalisi besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya? Orang kami berdua (PKB-Gerindra) saja kesulitan, apalagi berlima," imbuhnya.
Dia mengatakan, menggabungkan koalisi itu memang memungkinkan. Namun, juga harus realistis.
"Ya semuanya serba mungkin dan peluang terbuka. Namun dari realitias yang ada, faktanya tiap-tiap koalisi yang ada ini belum mampu untuk memutuskan siapa calon presidan dan wakil presidennya," kata Jazilul.
Meski begitu, PKB akan menunggu arahan dari Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar. Namun, melihat pengalaman yang ada, sangat sulit menentukan format bersama apabila dua koalisi digabungkan.
"Pengalaman yang berjalan itu kerumitannya justru pada bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presidennya, dan juga portofolio yang akan dibuat," ucap Jazilul.
Seperti diketahui, KIB merupakan koalisi gabungan dari Partai Golkar, PAN, dan PPP. Sementara KKIR adala koalisi dari Partai Gerindra dan PKB.
Kedua koalisi tersebut hingga kini belum menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk diusung pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap agar partai-partai politik di Indonesia dapar berkoaliasi dalam pesta demokrasi pemilihan presiden 2024. Hal ini bertujuan demi kepentingan dan kebaikan rakyat.
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi Ramadhan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4).
Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Artinya ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut yaitu Koalisi Indonesia bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
Jokowi juga menyambut penggabungan KIB dengan Koalisi KIR.
"Nanti ditanyakan urusan itu pada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada jangan ditanyakan kepada saya, yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja," ungkapnya
