Tim Editor
ERA.id - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, merespons isu soal dua partai besar yang menawarkan kadernya agar diduetkan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Penting untuk mengomentari ini, sebab PKB merupakan partai yang punya posisi kuat dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Kata Huda, persoalan calon wakil presiden adalah hak mutlak ketuanya, Muhaimin Iskandar. Apakah nantinya Cak Imin maju mendampingi Prabowo atau memberikan mandatnya ke orang lain.
"Saya ikut pertemuan berbagai siklus, sering Pak Prabowo sampaikan seperti itu, jadi menyerahkan sepenuhnya ke Gus Muhaimin cawapres."
"Mau dipakai sendiri, mau dipakai ke orang lain, yang jelas Gus Muhaimin kan dapat mandat PKB hasil muktamar, beliau harus maju. Artinya urusan wapres, urusan pak muhaimin, pasti dipake Pak Muhaimin," katanya, Minggu kemarin.
Saat ditanya soal PAN dan Golkar yang menawarkan sosok atau kadernya untuk mendampingi Prabowo, Huda berisyarat kalau kedua partai itu bisa nimbrung dalam kabinet, sebab calon wakil presiden milik Cak Imin. Itupun kalau nantinya mereka mau gabung ke KKIR.
"Ya tadi, masih banyak power sharing di kabinet atau tempat lain."
Menurutnya, wajar saja kalau PAN dan Golkar berusaha menawarkan kadernya ke Prabowo. Huda mengingatkan, peta politik dalam KKIR mesti dilihat secara objektif sekarang.
"Ya wajar sih. Semua partai pasti pengen kadernya didorong atau dorong di luar kadernya. Tapi mau gak mau kita harus kompromi kondisi objektif."
"Kan kondisinya PKB-Gerindra Pak Prabowo-Gus Muhaimin sudah duluan. Pak Prabowo dulu kalah di Jatim, basis NU, dan sebagian Jateng. Kebetulan rumah politik Gus Imin Jatim dan Jateng. Dengan itu, Prabowo-Cak Imin tinggal dipajang. Misal Golkar mau usung siapa, PAN mau usung siapa, jelas di situ siapa yang objektif harus maju," tandasnya.
