Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya mempertahankan kewenangan pengelolaan dua sekolah menengah atas (SMA) unggulan, yaitu SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara dan SMA Negeri Keberbakatan Olahraga di Kabupaten Manokwari.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fatah di Manokwari, Jumat, mengatakan pemerintah provinsi berupaya agar pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari provinsi ke kabupaten tidak mengikutsertakan dua SMA unggulan tersebut.
Pengalihan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
"Kami berupaya agar dua sekolah unggulan tersebut tetap dikelola oleh provinsi," kata Abdul dikutip dari Antara, Jumat (11/8/2023).
Untuk itu, kata dia, Dinas Pendidikan Papua Barat telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Penyelenggaraan SMA Unggulan.
Regulasi tersebut, kata dia, saat ini dalam tahapan harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta.
"Pada prinsipnya kementerian sangat mendukung keberadaan dua SMA unggulan tersebut," kata Abdul.
Ia menuturkan Dinas Pendidikan terus berkoordinasi dengan tujuh bupati di Papua Barat, sehingga proses harmonisasi ranpergub dua SMA unggulan dapat berjalan mulus.
Dalam waktu dekat, Gubernur Papua Barat juga akan mengeluarkan surat permintaan dukungan dari DPRD Papua Barat guna memperkuat keberadaan dua SMA unggulan.
"Semoga tahun ini regulasi penyelenggaraan dua sekolah unggulan tersebut bisa keluar," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran dua SMA unggulan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) asli Papua yang andal, berkualitas, dan berdaya saing.
Misalnya, SMA Negeri Keberbakatan Olahraga akan melahirkan atlet muda yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.
"Kalau SMA Taruna Kasuari Nusantara mendidik putra-putri asli Papua jadi pemimpin," katanya.
Selain itu, kata dia, Dinas Pendidikan Papua Barat juga telah berkoordinasi dengan masing-masing kepala SMA unggulan agar mempercepat proses akreditasi.
Hal itu sangat penting agar kedua SMA unggulan di Manokwari memperoleh alokasi anggaran operasional tahun 2024 dari pemerintah pusat maupun provinsi.
"Kalau tidak ada pergub dan akreditasi, maka tidak dapat alokasi anggaran. Saya sudah desak kepala sekolah agar percepat," ucap dia.
