Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyebut sejumlah nama politisi yang pernah menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun masa jabatan presiden tiga periode.
Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang mengklaim wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah ide pribadinya, bukan atas perintah seseorang.
Awalnya dia mengapresiasi klaim tersebut. Namun dia mengingatkan bahwa ada sejumlah politisi yang sepemikiran dengan Bahlil antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Oh, ya bagus. Termasuk idenya sendiri Pak Luhut, idenya sendiri Pak Airlangga, idenya sendiri Pak Cak Imin, terus Zulhas," kata Djarot di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).
Namun, Djarot menyindir, jika wacana soal perpanjangan masa jabatan presiden adalah ide perorangan, mengapa bisa sangat kompak.
"Idenya sendiri kok banyak banget," katanya.
Lebih lanjut, dia mengaku saat itu PDIP mengendus ada upaya terorganisir untuk mendorong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Oleh karena itu, PDIP atas arahan dari Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk menghentikan wacana amandemen terbatas karena berbahaya.
"Oleh sebab itu, setelah ramai-ramai seperti itu, saya diperintah oleh bu Ketua Umum setop. Setop, tidak usah lagi berbicara masalah amendemen terbatas, karena berbahaya dan bisa dijadikan pintu masuk, merembet ke pasal-pasal yang lain. Makanya kita setop," ujar Djarot.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan pernyataan kader partainya Adian Napitupulu terkait permintaan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya.
Dia menyebut ada salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menyebut bahwa Pak Lurah menginginkan wacana masa jabatan presiden tiga periode terlaksana.
Hal itu dibantah keras oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menegaskan dirinya adalah orang yang pertama kali mengembuskan isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penundaan Pemilu 2024. Dia pun membantah bila diperintah seseorang untuk membuat isu tersebut.
"Saya baru datang jenderal (Prabowo Subianto), ada di media bicara tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapa pun," kata Bahlil di acara Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu (28/10).
