Tim Editor
ERA.id - Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penjelasan terkait penilaian skor 5 soal penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ganjar, nilai yang diberikannya itu karena berasal dari suara masyarakat. Terlebih penegakan hukum dan persoalan hukum masih menjadi sebuah catatan yang menjadi perbincangan di masyarakat.
“Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara, soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu,” tegas Ganjar saat bertemu dengan JK di Jalan Brawijaya No.6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, penegakan hukum mendapat nilai rendah usai kejadian hukum akhir-akhir ini. Diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres menjadi pro kontra di masyarakat.
“Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias ya turunlah skornya,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) sependapat dengan pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 kepada penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Menurut JK, dengan situasi yang ada sekarang ini sudah pastinya semua pihak akan sependapat dengan penilaian Ganjar.
“Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makasar saya baca, pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu,” kata JK usai bertemu dengan Ganjar.
Dikatakan JK, untuk menciptakan suasana bangsa dan negara diperlukan sebuah tindakan hingga sikap yang adil. Terlebih hal tersebut sangat menberikan pengaruh bagi negara itu sendiri.
“Terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali. Ya sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi,” tegas JK.
Maka dari itu, JK menekankan pentingnya sebuah tindakan hukum yang adil, ataupun mengedepankan netralitas oleh sebuah lembaga negara. Dengan begitu, persoalan bangsa pun tidak akan muncul dan menjadi sebuah sorotan.
“Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” tutup JK.
