Tim Editor
ERA.id - Partai Gerindra tak peduli dengan munculnya dugaan Presiden Joko Widodo tak bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dugaan itu muncul seiring dengan klaim bahwa Presiden Jokowi mendukung Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, urusan netralitas itu diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi hal tersebut.
"Kalau soal memihak tidak memihak kan ada pengawasnya, ada Bawaslu," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Menurutnya, Presiden Jokowi sama sekali tidak melanggar aturan netralitas. Sebab pernah diungkapkan bahwa mendukung seluruh kandidat, bukan hanya khusus kepada Prabowo saja.
"Pak Jokowi ini kan kemarin sudah mengumpulkan para capres dan menyatakan mendukung semua capres-cawapres, termasuk Pak Prabowo," kata Habiburokhman.
Untuk diketahui, Prabowo mengaku mendapat dukungan dari SBY dan Jokowi di Pilpres 2024. Dengan dukungan dari dua presiden itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu sesumbar sama saja sudah berpengalaman memimpin Indonesia selama 20 tahun.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara konsolidasi pemenangan Partai Demokrat di Madiun, Jawa Timur pada Senin (20/11).
"Presiden keenam mendukung dan berada di sebelah saya, dengan presiden ketujuh juga mendukung ada di sebelah saya," kata Prabowo.
Diketahui, untuk ketiga kalinya Prabowo maju sebagai capres. Pada Pilpres 2024, menteri pertahanan itu menggandeng putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya.
Pasangan Prabowo-Gibran didukung sembilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Adapun SBY merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang ikut mendukung paslon nomor urut 2.
