Tim Editor
ERA.id - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menilai lemahnya upaya penegakan hukum dari Bawaslu jelang Pemilu 2024.
"Pemilu kali ini memang penegakan hukumnya paling lemah, dari Bawaslu. Bawaslu hampir tidak melakukan apa-apa, selain roadshow," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pelanggaran pemilu semakin terang-benderang dan dipertontonkan secara kasat mata. Dimana para pejabat, peserta pemilu, dan berbagai kelompok yang diduga sengaja melakukannya.
Menurutnya, pelanggaran itu akan terus berulang, hanya akan berpindah tempat. Dia mencontohkan salah satu kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran pemilu, seperti acara deklarasi dukungan perangkat desa yang dihadiri salah seorang kontestan pemilihan presiden.
"Mereka tahu itu pelanggaran, tapi mereka juga tahu Bawaslu tidak bisa atau tidak mau melakukan apa-apa terhadap pelanggaran itu," ungkapnya.
Jeirry juga menyoroti rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, karena mereka tahu Bawaslu tidak menjalankan tugas yang semestinya.
"Kami sudah kehilangan harapan dengan perangkat penegakan hukum pemilu, seperti Bawaslu, kalau kita melihat sepanjang tahun ini," tegasnya.
