Tim Editor
ERA.id - Calon presiden (capres) Anies Baswedan menyampaikan masalah polusi di Jakarta bukan hanya bersumber dari dalam kota, tetapi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sekitar Jakarta yang polutannya terbawa angin.
"Polusi udara tak punya KTP, angin tak punya KTP, angin bergerak sana-sini," ujarnya dalam sesi tanya-jawab Debat Perdana Capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).
Sebelumnya, dalam sesi terakhir debat capres itu, Prabowo mempertanyakan kepemimpinan Anies di DKI Jakarta yang dianggap tak bisa mengurangi masalah polusi ibu kota. Padahal anggaran dari pemerintah mencapai Rp80 triliun per tahun.
"Tetapi selama Mas Anies memimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia," ujar Prabowo. "Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi."
Capres dari Koalisi Perubahan itu lalu menjawab bahwa pertanyaan Prabowo bagus, tetapi kurang akurat. Karena menurutnya, akar polusi di Jakarta bukan dari dalam kota, tetapi polutan dari PLTU-PLTU di sekitarnya.
"Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam Kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan, konsisten selalu akan kotor. Tetapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor," jelas Anies.
Ia pun menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi di Jakarta, antara lain uji emisi kendaraan bermotor, elektrifikasi kendaraan umum, dan konversi kendaraan umum.
"Dulu (pengguna kendaraan umum) 300 ribu per hari, sekarang 1 juta per hari," ujar Anies.
Seperti diketahui, hari ini (12/12/2023) Debat Perdana Capres 2024 resmi digelar. Debat dimulai pukul 19.00 WIB dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Menurut keterangan Ketua KPU Hasyim Asyari, debat akan dilaksanakan selama 120 menit dan dibagi menjadi enam segmen.
KPU juga mengumpulkan 11 panelis untuk merumuskan bahan debat perdana capres 2024 dari kalangan akademisi hingga pakar hukum. Di antaranya Guru Besar Studi Agama di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Al Makin, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik, dan ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro Lita Tyesta.
