Tim Editor
ERA.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) tak diklaim berasal dari Presiden Joko Widodo. Sebab, program tersebut merupakan milik pemerintah.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan kebijakan dan pemberian Presiden Jokowi. Ia menyayangkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) yang mempolitisasi program bagi rakyat tersebut.
"Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024," kata Todung di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Todung menegaskan TPN Ganjar-Mahfud tak pernah ingin memberhentikan pemberian bansos. Dia membantah adanya tudingan yang muncul karena pernyataannya beberapa waktu lalu.
Diketahui, Todung beberapa waktu lalu memang pernah menyampaikan pemberian bansos sebaiknya ditunda hingga Pilpres 2024 dihentikan. Sebab, pelaksanaannya rawan dipolitisisasi.
“TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. Kami setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” tegas praktisi hukum tersebut.
“Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” sambung Todung.
Todung minta semua pihak harusnya jujur dalam penyaluran bansos bagi masyarakat. “Jangan ada klaim sepihak,” ujarnya.
Lagipula, tudingan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal menghentikan bansos tak berdasar. Pasangan nomor urut tiga ini justru punya program KTP Sakti yang akan menyimpan data masyarakat, termasuk para penerima manfaat atau bantuan.
“Perlu diingat TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan KTP Sakti yang isinya adalah aggregasi semua bansos dalam satu kartu. Inilah wujud komitmen paling tinggi Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," pungkasnya. (Ant)
