Tim Editor
ERA.id - Calon Presiden Nomor Urut Satu Anies Baswedan menegaskan perlunya untuk tenang, dingin dan tidak emosional dalam menghadapi persoalan pertahanan.
Hal ini disampaikan Anies Baswedan merespon pertanyaan Prabowo Subianto dalam Debat Ketiga 2024 yang digelar KPU di Istora Senayan pada Minggu (7/1/2024).
Anies awalnya meminta Prabowo Subianto untuk membuka data-data mengenai alutsista dan pertahanan Indonesia usai disebut banyak keliru oleh Calon Presiden Nomor Urut Dua.
Anies pun menolak untuk diberi penjelasan oleh Prabowo Subianto dalam forum tertutup.
"Justru kalau Bapak ketahui datanya salah tunjukkan di sini sehingga publik tidak mengetahui bukan dalam pertemuan lain yang tidak jelas akurasinya. kalau memang di antara kami datanya keliru bapak tunjukkan, kalau bapak tak tunjukkan maka datanya benar," jelas Anies.
"Itu sebabnya penting sekali untuk kita tenang dingin jangan emosional dalam menghadapi persoalan pertahann dan kenegaraan," tambah Anies.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2, Anies Baswedan, membuka testimoninya dalam debat pilpres ketiga, dengan menyerang Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 3, Prabowo Subianto.
Anies mengaku tantangan Indonesia tidak kecil pada 2024 ini. Dia mengatakan, lebih dari 160 ribu orang meninggal karena serangan virus.
"HP kita, komputer kita, diserang cyber attack. Narkoba menyerbu indonesia. Keluarga kita menderita," tutur Anies dalam Debat Ketiga Capres Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.
Tak cuma itu, Anies juga menyebut pencurian ikan dan pencurian pasir yang marak di Indonesia. Anies merasa, negara sudah banyak kebobolan.
Setelah ini, dia lalu menyindir Prabowo lewat kata ironi bahwa Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker pada tahun 2023.
"Kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran kementerian pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alutsista bekas," beber Anies.
"Tentara kita lebih dari separuh tak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya lebih 340 hektare (menurut Jokowi) tanah di republik ini. Ini harus diubah."
