Tim Editor
ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo buka suara prihal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pejabat publik, menteri maupun kepala negara, boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
Menanggapi itu, Ganjar tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagipula, kata Ganjar, hal itu sudah diucapkan Jokowi secara terbuka kepada publik.
"Ya silahkan saja, kan beliau sudah menyampaikan," kata Ganjar kepada wartawan di Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).
Meskipun secara aturan tidak ada regulasi yang dilanggar, namun pernyataan Jokowi berisiko besar terhadap demokrasi. Terlebih, dalam sejumlah agenda kepresidenan, Jokowi kerap mengingatkan agar kepala daerah mengedepankan netralistas selama tahun politik berlangsung.
"Dari secara regulasi tidak terlanggar, hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita di-briefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," jelas dia.
"Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan, seorang pejabat publik termasuk menteri dan presiden boleh mendukung dan berkampanye dalam pemilu, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, presiden tuh boleh lho memihak," tegas Jokowi di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) pagi.
Mantan wali kota Solo itu bahkan memberi sinyal terbuka untuk turun kampanye. Hanya saja dia enggan berterus terang apakah pernyataannya itu menandakan keberpihakan terhadap paslon tertentu.
Apalagi, hal itu disampaikan Jokowi dihadapan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.
Prabowo kembali maju untuk ketiga kalinya dalam kontestasi pilpres. Kali ini, dia menggandeng putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya.
