Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir soal nepotisme di balik rencana sekretaris pribadi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurutnya, tindakan itu melenceng dari semangat reformasi yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Sehingga bentuk-bentuk kolusi seperti itu, itu juga tidak boleh dilakukan termasuk bentuk-bentuk nepotisme," kata Hasto di Media Center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia menambahkan, rencana sespri Jokowi dan Iriana maju sebagai calon kepala daerah juga salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Sebab, proses seperti itu sama saja dengan menciderai kedaulatan rakyat dalam Pilkada 2024.
"Lalu kemana hak rakyat yang berdaulat? Bahwa untuk menjadi pemimpin itu hak dari semua orang," kata Hasto.
Dia menegaskan, menjadi seorang pemimpin merupakan hak setiap warga negara yang sudah diatur dalam konstitusi negara. Bukan oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan.
"Untuk menjadi pemimpin itu hak dari semua orang, untuk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, itu bukan dari orang-orang yang dekat dengan keluarga Pak Jokowi, dekat dengan istana, tapi ini merupakan hak konstitusional warga negara," ujar Hasto.
"Maka PDI Perjuangan kokoh berdiri di dalam menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, agar cara-cara seperti itu tidak terjadi kembali," sambungnya.
Diketahui, dua sekretaris pribadi Jokowi dan Iriana ikut meramaikan Pilkada 2024. Setelah anak dan menantunya diisukan maju Pilkada 2024, kini dua sekretaris pribadi keluarga Jokowi akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Sendi Fardiansyah yang merupakan Sespri Iriana yang menyatakan akan maju sebagai bakal calon wali kota Bogor 2024. Sendi bahkan sudah menemui Jokowi untuk meminta restu dan dukungan terkait pencalonannya di Istana Merdeka Jakarta, Senin 18 Maret 2024.
