Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan (PDIP) menilai, pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sebab, terjadi penyalahgunaan kekuasaan hingga adanya pelanggaran etika dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat membacakan 17 rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
“Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics),” kata Puan saat membacakan salah satu poin rekomendasi dalam penutupan Rakernas V PDIP.
Ketua DPR RI ini menyebut, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu.
“Konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” jelas Puan.
Selain itu, sambung dia, Rakernas V PDIP menilai, peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu.
“Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan,” ungkap Puan.
