Tim Editor
ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan program hilirisasi tetap bagian dari strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang.
Selan hilirisasi, prioritas lainnya mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi hingga pengembangan ekonomi kreatif.
"Dengan mencermati dinamika perekonomian, tantangan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR Ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta, Selasa (4/6/2024), dikutip dari Antara.
Sementara itu, lanjut Sri, strategi jangka pendek kebijakan fiskal ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, termasuk penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan individu, serta konvergensi antardaerah.
Menkeu menyebut APBN yang efisien, sehat, dan kredibel, diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat efektivitasnya melalui collecting more, spending better, dan prudent and innovative financing," ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas belanja tahun 2025, Sri menjabarkan pemerintah secara konsisten terus melanjutkan penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif, tetapi lebih produktif.
Beberapa langkah konkretnya antara lain efisiensi belanja operasional dan nonprioritas melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); penguatan belanja produktif untuk penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data.
