Tim Editor
ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi. Khofifah ogah memberi jawaban gamblang perihal laporan itu bentuk politisasi atau tidak.
"Ya itu persis terjadi enam tahun yang lalu pada saat kami running kampanye juga, yang sama menyampaikan itu," kata Khofifah di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Khofifah tak bicara banyak hanya menambahkan ingin mengecek terlebih dahulu laporan itu seperti apa. "Mungkin boleh dicek di dumas ya laporannya seperti apa," tambahnya.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil melaporkan Khofifah ke KPK terkait dugaan korupsi saat Khofifah masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
"Yang kita laporkan pertama Khofifah Indar Parawansa, kedua PPK-nya, dan KPA-nya. Mereka bertiga," kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6).
Adapun pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dimaksud adalah Mumu Suherman selaku Pusdatin di Kemensos. Lalu, Kuasa Pengguna Anggarannya, yakni Karyono yang kini menjabat Plt Gubernur Jawa Timur.
Sutikno mengungkapkan, pihaknya sudah pernah melaporkan kasus korupsi ini ke KPK pada Juni 2018 silam. Namun, menurut mereka, tidak ada tindak lanjut terhadap aduan dugaan rasuah proyek program verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kemensos pada 2015 tersebut.
"Dulu, waktu enam tahun lalu kita laporkan itu kita hitung kerugiannya Rp58 miliar, sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," jelas Sutikno.
Sutikno menjelaskan, di Kemensos ada program verifikasi dan validasi pendataan orang miskin dengan mengadakan musyawarah di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Namun, ia menyebut, rata-rata fiktif.
"Itu kan orang datang, orang datang ada biaya makan, ada apa, itu rata-rata enggak ada. Targetnya kan 15 juta keluarga miskin yang mau diverifikasi itu, ternyata mereka hanya memakai datanya BPS dianggap sudah diverifikasi. Fakta lapangan enggak ada. Nanti ada fiktif yang Rp98 miliar itu," ungkap dia.
