Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Zuhairi Misrawi diangkat sebagai Ketua DPP PDIP bersifat non-aktif. Sebab, saat ini dia masih menjabat sebagai Dubes RI di Tunisia.
Adapun Zuhairi Misrawi baru saja dilantik menjadi Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Zuhairi Misrawi menjadi salah satu yang namanya dilantik sebagai pengurus pusat partai menggantikan Almarhum Prof.Hamka Haq. Namun, karena juga sedang menjalankan tugas sebagai Dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperkuat pondasi partai dalam menghadapi tantangan kedepan, termasuk Pilkada Serentak 2024.
"Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan, tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada Serentak," jelas Hasto.
"Karena yang ingin kami bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis, menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa," sambungnya.
Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang punya kemampuan profesional, komitmen ideologis, kemampuan teknokratik, untuk membawa perubahan Indonesia. Dia tidak ingin Pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.
"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," jelas Hasto.
Politisi Yogyakarta ini juga menyampaikan, PDIP membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai.
Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan, terdapat nama baru. Diantaranya, Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekjen Bidang Kominfo.
Hasto menilai, kemampuan Adian di dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, dan berdasarkan ideologi Partai.
Kemudian, Ronny Talapessy, menjadi Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum. Hasto menilai, adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism dimana itu harus dijawab bahwa hukum mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat.
"Hukum bukan mencerminkan elite kekuasaan, tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," tegas Hasto.
Hasto juga menyebut, Megawati mempertimbangkan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga.
"Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip kepala baguna, agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu," ungkap Hasto.
Hasto menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan.
"Inilah PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu," ujar Hasto.
