Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo Pranowo mengatakan, reshuffle atau pergantian menteri di jajaran kabinet merupakan hak Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Namun, ia mempertanyakan alasan reshuffle, yang diantaranya dialami oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Ganjar ragu koleganya di partai berlogo banteng itu diganti karena alasan performa atau kinerja. Sebab, menurut dia, selama hampir 10 tahun menjabat Menkumham, Yasonna telah bekerja dengan baik.
"Kalau saya melihat ya, namanya reshuffle haknya presiden sampai kapanpun, begitu. Maksud saya, sampai masa jabatan selesai pun presiden berhak. Hanya menjadi pertanyaan kira-kira adalah kenapa reshuffle dilakukan?" kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8/2024).
"Kalau atas dasar performance, rasa-rasanya hampir 10 tahun kalau Pak Laoly sih oke ya. Dari ESDM (Arifin Tasrif) juga saya kira oke, kecuali ada masalah. Nah, terkait dengan itu (alasan reshuffle) tentu yang tahu adalah presiden," sambungnya.
Meski demikian, Ganjar mengaku senang mendengar kesiapan Yasonna saat mengetahui bahwa dirinya bakal diganti. Apalagi, dia menyebut, Yasonna sudah berniat mundur dari jabatannya untuk bersiap masuk ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2024-2029.
"Bahkan jauh hari sebelum itu, Pak Laoly menyampaikan mungkin sekitar bulan September pun secara etis akan mundur karena nanti Oktober akan dilantik," ungkap dia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun tak mempermasalahkan reshuffle itu. Namun, ia menilai, publik tidak mendapatkan penjelasan yang rinci atas keputusan perombakan kabinet tersebut.
"Jadi buat saya enggak masalah, hanya mungkin publik tidak akan pernah mendapatkan penjelasan apakah karena performance ataukah karena politik. Kalau saya menganggap ya itu full politik. Jadi itu hak presiden," tegas Ganjar.
Disisi lain, Ganjar tak yakin jika pencopotan Yasonna berkaitan dengan keputusannya sebagai Menkumham yang diduga tidak melapor kepada Presiden Jokowi atas penetapan kepengurusan PDIP yang baru. Sebab, menurut dia, hal ini tidak berdampak serius terhadap masyarakat luas.
"Saya kira enggak ada hubungannya itu ya. Saya tidak yakin apakah semua harus dilaporkan pada soal itu. Ketika kewenangan itu penuh pada menteri, presiden saya kira yakin, percaya betul menteri dengan kewenangan masing-masing bisa menyampaikan," jelas Ganjar.
"Kecuali itu akan berdampak luar biasa pada masyarakat. Kalau ini kan urusannya sangat internal banget. Enggak saya kira," imbuh dia menegaskan.
