Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengusulkan, pemerintah melibatkan perempuan khususnya ibu-ibu untuk mengelola program makan bergizi. Hal ini merespons besaran anggaran Rp10 ribu per hari per anak untuk program tersebut.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Women Leadership Forum yang menjadi rangkaian acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11).
"Program makan bergizi, kami harap ini juga melibatkan banyak perempuan yang bisa mengatur makanan dan juga amanah," kata Jazilul, dikutip Sabtu (30/11/2024).
Dia lantas menanyakan kepada forum apakah anggaran Rp10 ribu cukup untuk makan bergizi. Namun para ibu-ibu yang hadir kompak menjawab tidak.
"Yang ngatur itu Ibu Menteri Keuangan. Bagaimana bisa cukup? Ya itu kita serahkan ke perempuan. ibu-ibu di pelosok desa dan Perempuan Bangsa ikut dan dilibatkan dalam program ini," ujarnya.
Dia mengatakan, dengan melibutkan ibu-ibu dalam program makan bergizi bisa tepat sasaran, selain itu takaran gizi makanan juga bisa cukup.
Nantinya, para ibu-ibu yang memasak dan menyiapkan makanan. Dengan begitu, anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah tercukupi dan tidak perlu anggaran yang lain.
"Kumpulkan di satu desa, ibu-ibu yang masak. Yang biasa masak untuk dua orang, sekarang masak untuk 20 orang. Diatur Perempuan Bangsa, supaya tepat sasaran," ujar Jazilul.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran makan bergizi gratis untuk anak dan ibu hamil menjadi Rp10 ribu per hari. Keputusan itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Presiden hari ini.
Dia mengakui, pemerintah awalnya ingin menetapkan biaya makan bergizi sebesar Rp15 ribu per hari. Namun, anggaran yang ada tidak memungkinkan, sehingga harus dipangkas.
"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minumumnya, atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari. Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin (cukup) Rp10 ribu," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11).
