Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menduga, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menunda kepala daerah PDIP menunda mengikuti retret, merupakan bagian dari kompromi ke Presiden Prabowo Subianto.
Kompromi tersebut diduga terkait penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mungkin itu bagian dari kompromi mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
"Mungkin ya, ini sikap spontan dari PDIP setelah ada suasana politik perkembangan terakhir soal itu," sambungnya.
Meski begitu, dia menghormati keputusan itu. Sebab setiap partai politik pastinya memiliki mekanismenya masing-masing.
Huda hanya berharap, apapun alasan dibaliknya, bisa segera menemukan solusi dan jalan tengah.
"Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis ya, apa agenda-nya apa gitu. tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP. Tapi kita hormati, kita hargai. Semoga nanti ada jalan solusinya. Mungkin ngak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi," katanya.
Menurutnya, Prabowo tentu menghendaki seluruh kepala daerah yang sudah dilantik bisa mengikuti retret. Sebab, agenda itu bertujuan untuk mensinergikan program-program di daerah dan pemerintah pusat.
Namun tak bisa dipungkiri bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini cukup mempengaruhi agenda retret kepala daerah.
"Pak Prabowo punya agenda perjuangan di level pusat, yang kira-kira harus bersinergi dengan pemerintahan daerah. Pasti Pak Prabowo punya harapan itu. Tapi dinamikanya kan, tentu pasti ada dinamika di lapangan," kata Huda.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi melarang kader partainya yang dilantik sebagai kepala daerah mengikuti retret di Akadami Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hal ini merespons penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Larangan itu tertuang dalam Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294 / IN/DPP/ II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang ditandatangi langsung oleh Megawati. Sumber ERA.id membenarkan adanya instruksi tersebut.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," bunyi kutipan surat intruksi, dikutip Kamis (20/2).
Lebih lanjut, dalam instruksi tersebut memerintahkan seluruh kader tetap bersiaga untuk mendengarkan instruksi dan perintah lanjutan.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."
Instruksi ini dikeluarkan Megawati setelah mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan. Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum.
"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwnang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.
