Tim Editor
ERA.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi kebijakan flexible working arrangement (FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 8 April 2025. Aturan tersebut membantu mengurai arus balik Lebaran 2025.
"Langkah ini sangat kami apresiasi karena memberikan ruang waktu yang lebih luas untuk mengurai kepadatan arus balik," ujar Dudy, dilansir dari Antara, Sabtu (5/4/2025).
Menurutnya, dengan fleksibilitas waktu kerja diharapkan masyarakat bisa merencanakan perjalan balik dari mudik dengann baik. Sehingga distribusi lalu lintas merata dan pelayanan publik tetap optimal.
Meski begitu, dia meminta seluruh instansi pemerintah menjamin pelayanan publik dan pelaknsanaan pemerintahan tetap berhalan optimal, meskipun menerapan FWA. ASN juga diharapkan tidak mengurangi produktivitas dan kualitas layanan.
"FWA bisa menjadi solusi efektif untuk mengurai beban lalul lintas, terutama di titik-titik rawan kemacetan," kata Dudy.
Sebelumnya, Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) tak masuk kantor di hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran 2025 pada 8 April. Pemerintah pun menerapkan Flexible Working Arrangements (FWA).
Kebijakan itu berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait arus balik.
"Untuk mengurai kepadatan arus balik, Kementerian PAN-RB berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) pada tanggal 8 April 2025," ujar Menteri PAN-RB Rini Widyawati dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).
Kebijakan tersebut telah diatur dalam SE Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2025 yang diteken pada Jumat (4/4).
Rini mengatakan, langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
"Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan," kata Rini.
