DPR Ungkap ada 24 Calon Dubes RI, Termasuk AS dan PBB

| 03 Jul 2025 12:15
DPR Ungkap ada 24 Calon Dubes RI, Termasuk AS dan PBB
Pimpinan DPR terima 24 nama calon duta besar RI untuk negara sahabat, termasuk Amerika Serikat. (ERA.id).

ERA.id - Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, pihaknya menerima 24 nama calon duta besar Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Diantaranya yaitu untuk Amerika Serikat (AS) dan PBB.

"Bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

"Termasuk (calon duta besar AS dan PBB)," tambahnya.

Meski begitu, dia enggan mengungkapkan siapa nama-nama calon duta besar yang direkomendasikan pemerintah kepada DPR. Dia mengatakan, hal ini memang bersifat rahasia.

"Nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia. Karena ini menyangkut nama dan apa namanya terkait dengan integritas dan lain sebagainya," kata Puan.

Nama-nama calon duta besar RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional baru bisa diketahui setelah Komisi I DPR rampung melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap, para calon duta besar itu nantinya dapat bekerja dengan baik, terlebih di tengah krisis geopolitik.

"Kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut. Dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia. Dan apalagi dalam situasi geopolitik dan global yang sangat tidak menentu seperti ini," kata Puan.

Sebelumnya, pimpinan DPR telah membacakan surat presiden (surpres) No. R3 tertanggal 1 Juli 2025, terkait permohonan pertimbangan bagi calon duta besar LBP-PRI untuk negara sahabat dan organisasi Internasional.

Surpres itu dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

Pimpinan DPR lantas menugaskan Komisi I DPR untuk segera menindaklanjuti surpres tersebut.

"Mulai hari ini Komisi I akan melakukan mekanisme yang ada di Komisi I. Untuk melakukan fit and proper di Komisi I," pungkas Puan.

Rekomendasi