Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi tudingan pemerintahan Jokowi yang dianggap represif terhadap kelompok Islam. Ia pun membantahnya.
"Saya rasa tidak ya, kalau kelompok Islam yang mana yang disikapi secara represif? Nyatanya juga di pemerintahan ini kebijakan-kebijakan Islami juga," kata Mahfud dalam tayangan Cokro TV dikutip Kamis (5/11/2020).
Ia menambahkan soal ada tindakan hukum tertentu terhadap orang-orang tertentu, dianggapnya tak ada hubungannya dengan kelompok Islam. Tapi memang orang yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan yang secara nyata melanggar hukum melalui bukti-bukti awal.
"Beda sih ya rasanya dulu. Kalau zaman Orde Baru setiap pimpinan aktivis yang agak oposisi direpresi, ditekan, ditahan. Dulu nggak ada bukti pun ditahan," kata Mahfud.
Ia menyebut dulu tokoh-tokoh demonstran direpresi. Sekarang tokoh demonstran tidak direpresi kecuali ada indikasi dan bisa ditunjukkan pada masyarakat ada indikasi pelanggaran hukum atau kerusuhan.
"Sekarang tokoh-tokoh yang demo habis-habisan seperti Said Iqbal, Andi Gani dan sebagainya ndak diapa-apakan juga. Orang ngomong keras seperti Asfinawati, Zainal Arifin Mochtar, LBH, ICW, semua ngomong keras juga tidak diapa-apain," kata Mahfud.
Menurutnya, mereka yang mendapatkan tindakan hukum terbatas pada yang menggunakan hak demokratisnya dengan pelanggaran hukum. Ia pun mempertanyakan siapa yang ditindak tanpa alasan hukum atau permulaan yang cukup untuk ditindak.
Saat ditanya soal para elit KAMI seperti Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan, ia menilai ada alasan yang cukup.
"Itu sudah disebutkan oleh polisi pada publik," kata Mahfud.
