Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sedang digoyang isu tak sedap.
Sejumlah kader PKB di daerah dikabarkan merencanakan menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk melengserkan pria yang akrab disapa Cak Imin itu dari kursi ketua umum.
Cak Imin dituding banyak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kerap mencopot kader secara sepihak.
Terbaru, dorongan untuk menggelar MKB semakin menguat setelah digelarnya Musyawarah Cabang 2021 lalu yang dianggap menimbulkan kekecewaan pengurus di daerah.
Menanggapi kabar tersebut, Zanubba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid melalui juru bicaranya, Imron Rosyadi Hamid mengatakan, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme.
"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (15/4/2021).
Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, kata Imron, lantas meminta semua pihak internal PKB serta para sesepuh untuk mengingatkan Cak Imin dan lingkatan elitnya untuk mengembalikan PKB kepada sejarah awal didirikan.
Yenny juga menyinggung soal sejarah masa lalu ketika terjadi konflik internal PKB antara Cak Imin dan Gus Dur. Menurutnya, peristiwa tersebut masih sangat diingat oleh banyak warga Nahdatul Ulama (NU). Padahal Gus Dur merupakan pendiri NU sekaligus cucu dari pendiri NU.
"Kami mengetuk kesadaran semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh agar mengingatkan Muhaimin Iskandar dan lingkaran elitenya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai, termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU," kata Imron.
Imron menambahkan, Yenny khawatir sikap diamnya para sesepuh bisa dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur. Hal ini akan berdampak kepada penilaian negatif kalangan akar rumput.
"Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," katanya.
Untuk diketahui, pada 2008, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB memecat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari posisi Ketua Umum. Cak Imin dinilai sering bermanuver ke Istana.
Selain itu, Gus Dur juga memandang, Cak Imin berkali-kali melakukan kesalahan, dari gagal mengatur organisasi, bermain-main dengan Istana ketika itu, berambisi menjadi Cawapres 2009, hingga berkonspirasi dengan jenderal untuk menggulingkan Gus Dur dari Ketua Dewan Syuro PKB.
Kedua kubu itu kemudian saling menggelar Muktamar Luar Biasa. Kubu Gus Dur menggelar Muktamar Luar Biasa di Parung, Bogor 30 April-1 Mei 2008. Sementara kubu Cak Imin di Ancol pada 2-4 Mei 2008.
Konflik keduanya dibawa ke pengadilan. Gugatan pemecatan Cak Imin sebagai ketua umum dimenangkan penggugat. Prosesnya sampai kasasi di Mahkamah Agung. Kasasi ditolak dan struktur pengurus PKB kembali ke Muktamar Semarang. Gus Dur sebagai dewan syuro, dan Cak Imin sebagai Ketua Umum.
Setelah MLB, Gus Dur menggugat kubu Cak Imin karena dianggap MLB menyimpang dari AD/ART. Namun, pengadilan memenangkan kubu Cak Imin.
