Tim Editor
ERA.id - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono sepakat dengan langkah Presiden Joko Widodo menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro). Menurutnya, kebijakan tersebut yang paling realistis untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia.
"Saya setuju dengan Pak Jokowi, esensinya pembatasan. Beliau sekarang sudah sadar apapun namanya tidak penting, itu adalah langkah yang realistis bahwa yang kita punya sebenarnya adalah pembatasan," ujar Pandu dalam diskusi daring, Minggu (27/6/2021).
Menurut Pandu, PPKM Mikro bisa menjadi solusi mencegah terjadi pergerakan di tengah masyarakat. Belajar dari banyak kejadian sebelumnya, penambahan kasus COVID-19 kerap terjadi akibat adanya mobilitas atau pergerakan manusia yang masif saat momen libur panjang.
Namun, ketika pembatasan diberlakukan untuk menekan mobilitas masyarakat maka kasus COVID-19 berangsur menurun. "Jadi menurut saya pembatasan ini harus dipertahankan tapi volumenya dinaikkan atau diturunkan. Ini menurut saya jadi penting," tegas Pandu.
Lebih lanjut, Pandu mengatakan, opsi lockdown yang kerap disampaikan publik kurang cocok diberlakukan di Indonesia. Salah satu alasannya karena wilayah Indonesia terlalu besar.
Alasan kedua, kata Pandu, kondisi pandemi di Tanah Air tidak merata, melainkan hanya terpusat di beberapa daerah, misalnya kawasan Jabodetabek, Bandung Raya, Kudus dan Madurda.
Oleh karenanya, dia menilai wilayah tersebut harusnya mendapat prioritas penanganan pandemi COVID-19 termasuk cakupan vaksinasi.
"Jadi kita harus memprioritaskan ke sana. Termasuk cakupan vaksinasi. Kalau ada pembatasan penduduk di sana yang harus diperketat," kata Pandu.
Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menambahkan, penebalan PPKM Mikro yang menjadi keputusan pemerintah ini akan dijalankan dengan memperkuat posko-posko penanganan COVID-19.
Ngabalin menjelaskan, keberadaan posko-posko pengaanan COVID-19 ini salah satunya untuk membantu mengubah perilaku masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, sekaligus mempercepat proses 3T atau testing, tracing, dan treatment.
"Posko COVID-19 ini akan menjadi pusat kendali informasi yang bisa langsung diterukan ke pemerintah pusat dan menguatkan apa yang kita sebut dengan 3T sampai ke tingkat desa," kata Ngabalin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mendengar banyak masukan terkait penanganan COVID-19 yang kini terus meningkat, termasuk penerapan lockdown atau kuncitara. Tapi, pemerintah menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro adalah kebijakan yang paling tepat.
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Karena pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," kata Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).
