Jokowi Dulu Bilang Gratis, Sekarang Vaksin Dijual Kimia Farma, DPR: BUMN Farmasi Jangan Ambil Untung!

Tim Editor

Ilustrasi vaksinasi (Amalia Putri/era.id)

ERA.id - PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021.

Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansyuri mengatakan, program tersebut digelar untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

“Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group ini merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," kata Pahala melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/7),

"Kimia Farma sebagai bagian dari holding BUMN farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional, baik melalui vaksinasi gotong royong perusahaan maupun individu,” ucapnya.


Sementara itu, Harga vaksin dosis lengkap Sinopharm berbayar bagi individu di Kimia Farma telah ditetapkan pemerintah Rp879.140 per orang.

"Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021," tegas Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi dalam siaran persnya, Minggu (11/7/2021).

Padahal, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk.

Hal pertama yang harus dipenuhi bagi BUMN Farmasi menurut politisi PDI-Perjuangan itu adalah mampu menata fokus, karena bersamaan harus menunaikan tugas percepatan produksi dan distribusi vaksin program (vaksin gratis) serta obat-obatan terapi Covid-19.

Program vaksin individu ini, kata Mufti dalam siaran persnya yang diterima, Minggu (11/7/2021), pasti peminatnya banyak, dan bisa menyegarkan arus kas BUMN Farmasi karena bayar langsung di tempat. Dengan kuota awal di delapan gerai Kimia Farma, dan asumsi biaya sesuai ketentuan maksimal, maka ada uang masuk sekitar Rp747 juta per hari. Belum lagi jika nanti jaringan penyedia vaksin berbayar ini ditambah.

"Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini, kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” kata Mufti.

Hal tersebut, katanya, penting untuk diingatkan karena jaringan PT Bio Farma (Persero) maupun PT Kimia Farma (Persero) Tbk punya tugas berat lain.

“Bio Farma produksi vaksin gratis. Kimia Farma memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi Covid-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir yang semuanya butuh fokus dan ketangkasan untuk segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata,” kata Mufti.

Catatan penting kedua, lanjut Mufti, adalah kewajiban Kimia Farma untuk menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksinasi berbayar individu. Mufti mengingatkan kasus alat tes antigen bekas yang dilakukan oknum Kimia Farma yang telah menghebohkan publik nasional.

“Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini,” ujarnya.


Tag: vaksinasi COVID-19 vaksin gotong royong kimia farma vaksin berbayar

Bagikan: