Tim Editor
ERA.id - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan menginginkan pemerintah melakukan evaluasi terkait peran Perum Bulog dalam rantai pasok beras nasional untuk meningkatkan efektivitas Bulog serta menciptakan pasar beras yang lebih sehat.
"Bulog terlibat di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 (2). Masalah muncul karena, di tingkat hulu, Bulog harus melakukan pengadaan beras dari petani. Tetapi kemudian Bulog mengalami kesulitan untuk mendistribusikan beras di pasar tingkat hilir," kata Indra dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Ia mengemukakan, tidak seperti pihak swasta, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya.
Apalagi, lanjutnya, penugasan untuk menjaga stok penyangga nasional tanpa kebijakan yang jelas bagaimana distribusinya di tingkat hilir dinilai memiliki dampak jangka panjang untuk pengelolaan Bulog.
Indra memaparkan, walaupun beras dikonsumsi di seluruh wilayah Indonesia, namun produksinya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Data BPS 2021 menyebut pada 2020, produsen utama beras di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) masing-masing sejumlah 9,94 juta ton, 9,48 juta ton dan 9,01 juta ton. Provinsi di luar Jawa ada di urutan berikutnya, yaitu Sulawesi Selatan dan Sumatra Selatan dengan 4,71 juta ton dan 2,74 juta ton.
"Perdagangan beras yang timbul akibat perbedaan tingkat produksi beras di setiap wilayah menjadi tidak terhindarkan. Perbedaan proses yang berbeda di setiap wilayah menyebabkan rantai pasok menjadi sangat rumit. Mempertimbangkan kondisi tersebut, peran Bulog dalam rantai pasok beras perlu dipertimbangkan kembali. Bersaing dengan sektor swasta akan selalu membuat Bulog menjadi pihak yang merugi. Pihak swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas beras yang lebih baik," ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras PPKM untuk 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 200 ribu ton beras cadangan pemerintah melalui Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras dalam konferensi pers di Kantor Bulog Jakarta, Kamis (12/8), mengatakan penyaluran bantuan beras ini merupakan tahap kedua, di mana setiap KPM akan memperoleh 10 kg beras. Sebelumnya tahap pertama diberikan kepada 20 juta KPM dengan total 450 ribu ton beras.
"Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, atas kerja sama dan sikap responsif dari Bulog dan pemerintah daerah yang telah bersinergi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyukseskan penyaluran Program Bantuan Beras PPKM ini," kata Hartono.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya berkomitmen menyalurkan bantuan beras PPKM dengan memperhatikan kualitas beras yang diberikan.
Budi Waseso menjelaskan beras yang digunakan untuk Program Bantuan Beras PPKM ini berasal dari petani, yang dibeli Bulog sesuai Inpres No.5 Tahun 2015 dan disimpan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Saat ini stok CBP sekitar 1,2 juta ton. Ia mengatakan Bulog sudah mulai menyerap gabah petani hasil panen tanam kedua sejak pekan lalu sekitar 1-1,5 juta ton.
