Tim Editor
ERA.id - Sidang pertama Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia menjadi dasar membangun kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan optimalisasi ekonomi digital berbasis data.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hasil diskusi negara anggota G20 makin relevan dalam kehidupan di berbagai sektor digitalisasi dan mendorong tata kelola kehidupan baru yang lebih bersifat data sentris.
“Baru saja tadi dilangsungkan rangkaian pertemuan pertama Digital Economy Working Group G20. Hasil pertemuan ini akan menjadi building block bagi berbagai macam isu digital," ujarnya dalam Konferensi Pers: 1st Meeting Digital Economy Working Group yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/3/2022).
Menteri Johnny menyatakan pertemuan pertama ini merupakan bagian dari agenda kegiatan DEWG yang akan berlangung sepanjang Presidensi G20 Indonesia.
"Dan menjadi wadah bagi para delegasi, serta undangan untuk mendalami diskusi yang telah dibangun terkait pemanfaatan kekuatan teknologi digital guna mencapai pemulihan yang semakin kuat, memberdayakan, inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, sebagai Presidensi G20, Pemerintah Republik Indonesia mendorong optimalisasi potensi lanskap ekonomi digital global berbasis data sentris. Bahkan, pertemuan itu dapat menjadi acuan dalam memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.
“Relevansi data pada berbagai sektor dapat diamati melalui tingkat konektivitas global. Merujuk kepada jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan IP atau Internet Protocol yang diprediksikan akan meningkat 3 kali lipat dari populasi global pada tahun 2023 berdasarkan data dari Cisco pada tahun 2020 lalu,” jelasnya.
Mengenai situasi itu, Menteri Johnny menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global akibat intensifikasi pembuatan replikasi data global yang diprediksi akan meningkat sebesar 23% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
“Potensi pada sektor ekonomi yang diperkirakan akan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD315,5 Miliar di tahun 2030,” ujarnya.
Pemerintah RI berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital dengan mengangkat tiga isu prioritas dalam rangkaian pertemuan DEWG. Isu itu meliputi Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan Data Free-Flow with Trust and Cross-Border Data Flow.
Menurut Menteri Johnny, isu Connectivity and Post Covid-19 Recovery memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengajak negara anggota G20 mendiskusikan peran sentral konektivitas digital dalam beragam lini kehidupan.
“Secara khusus, keterkaitannya pemulihan pasca pandemi Covid-19 mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup, fair level playing field yang lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi konten dan data internet,” jelasnya.
Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan Indonesia mengajak negara anggota G20 membahas isu itu sebagai upaya pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh dan lebih inklusif melalui teknologi digital.
Adapun pembahasan kedua berkaitan dengan digital skills and digital literacy. Menurut Menteri Johnny, bahasan itu memiliki peran sentral dalam menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
“Indonesia mendorong pembahasan isu ini untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam digital reskilling dan upskilling masyarakat dunia dalam menghadapi kemajuan serta disrupsi digital,” ungkapnya.
Mengenai isu ketiga, Menkominfo menjelaskan Sidang DEWG pertama akan membahas tentang Data Free-Flow with Trust and Cross-Border Data Flow.
“Pembahasan ini sebagai respons terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data, serta kebutuhan mekanisme dan metode pengaturan yang memfasilitasi pertukaran data. Sekaligus memahami diversifikasi pengaturan yang ada pada setiap negara,” tuturnya.
Menteri Johnny menyatakan Indonesia mendorong penyusunan kebijakan data lintas batas negara dalam Presidensi G20 sesuai prinsip lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan rangkaian acara di dalam Presidensi G20 Indonesia ini guna menghasilkan deliverables yang konkret dan bermakna bagi ekonomi digital global. Mari bersama kita mengawal semangat Presidensi G20 Indonesia dalam menyongsong pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan, Recover Together, Recover Stronger!,” ajaknya.
Menkominfo menjelaskan substansi diskusi pada pertemuan hari ini akan mendasari agenda pembahasan dalam pertemuan selanjutnya yaitu The 2nd Digital Economy Working Group Meeting, yang akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 17 s.d. 18 Mei 2022 mendatang.
"Secara garis besar pertemuan ini melanjutkan secara intensif terkait isu prioritas Digital Economy Working Group G20 pada Kick Off Meeting pada tanggal 15 Maret 2022 yang lalu," jelasnya.
Dalam 1st Digital Economy Working Group, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Chair DEWG sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dan Alternate Chair, Dedy Permadi. Hadir pula Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika, Bonie Pudjianto dan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Ichwan Makmur Nasution.
Pertemuan pertama Digital Economy Working Group G20 secara hibrida diikuti delegasi negara anggota G20, serta empat Global Knowledge Partners DEWG yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
