Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dinilai lebih baik menjadi sosok negarawan dan tidak mencalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden pada bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Alasannya, elektabilitasnya sulit menanjak, tak seperti kader PDIP yang lain, seperti Tri Rismaharini pun Ganjar Pranowo.
"Hingga saat ini rating elektoral Puan dari hasil berbagai lembaga survei ternama antara 2,6 sampai 3,1 persen. Itu juga terkatrol oleh jabatan Ketua DPR RI dan sosialisasi dengan memasang baliho di seluruh Indonesia," kata pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana, Selasa (24/5/2022).
Dengan pencapaian elektoral seperti itu, tentu Puan sangat berat jika dipaksakan untuk bersaing pada Pilpres 2024. Meski sudah menjabat anggota DPR RI, Menteri hingga Ketua DPR RI, namun kinerja Puan seperti biasa-biasa saja.
Elektoral cucu Proklamator itu kalah dibandingkan Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan.
Saat ini, ujarnya, literasi pendidikan politik masyarakat sudah cerdas, sehingga melihat Puan Maharani belum menunjukkan karakter kepemimpinan yang bersentuhan dengan rakyat.
Masyarakat Indonesia sekarang ini membutuhkan figur kepemimpinan yang bersentuhan langsung dengan rakyatnya dan tidak disekat-sekat.
Selain itu, masyarakat berkeinginan pemimpin nasional dengan karakter ketokohan yang mampu bekerja dengan baik. Sebab pemilih Pilpres 2024 kebanyakan kaum milenial, tentu membutuhkan pemimpin nasional yang bisa menjawab tantangan ke depan menjadi lebih baik.
Sosok ketokohan Presiden Jokowi hingga kini berhasil merealisasikan pembangunan dan perubahan di tengah pandemi. Mereka para menteri Presiden Jokowi hingga kini bekerja dengan solid. Bahkan, lembaga survei menyebut kepuasan kinerja Jokowi cukup baik hingga di atas 71 persen.
Karena itu, literasi pendidikan politik masyarakat cukup maju dan mengharapkan kepemimpinan dan ketokohan nasional yang natural dan terbuka yang bersentuhan dengan rakyat.
"Itu keinginan masyarakat, seperti itu ke depan pemimpin nasional," katanya menjelaskan.
Menurut dia, di era digitalisasi tentu ruang terbuka yang bersentuhan dengan masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dapat digunakan untuk membangun elektoral. Media sosial itu, seperti Instagram, Tik Tok, Facebook, Twitter, dan lainnya.
Pemanfaatan digitalisasi itu tentu bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dibandingkan menanam padi atau menyalurkan bantuan.
Terakhir, Puan disarankan menjadi jembatan yang membawa kedamaian apabila terjadi konflik politik. "Potensi itu dimiliki Puan untuk mendamaikan konflik karena jiwa keibuan itu," katanya pula.
