Tim Editor
ERA.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewajibkan seluruh calon legislatif (caleg) dari partainya mengikuti pelatihan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu sejalan dengan usulan dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP PKB M. Hasanuddin Wahid saat mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).
"Seperti usulan dari pak Wawan tadi (PCB) menjadi salah satu syarat dari pencalegan atau Pilkada itu semuanya kita apresiasi dan kita ingin wujudkan itu bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga di daerah. Jadi kita wajibkan seluruh Caleg ikut pendidikan antikorupsi KPK," kata Hasanuddin dikutip dari keterangan tertulis.
Hasanuddin mengatakan, pendidikan antikorupsi melalui program PCB yang digelar KPK menjadi satu media penting dalam menanamkan integritas seluruh pengurus dan kader PKB. Sebab itu ia menilai suksesnya PCB menjadi tolok ukur suksesnya pemberantasan korupsi.
"PCB itu artinya KPK sukses dalam pemberantasan korupsi. Karena indikasi dari kesuksesan ini adalah kalau PCB ini terus berlangsung," katanya.
Menurutnya, program PCB sesuai dengan mandat pendirian PKB dan akan terus menjadi tekad seluruh pengurus dan juga kader.
Karenanya, PKB sangat bersemangat menghadiri pendidikan antikorupsi yang digelar KPK. Hasanuddin mengatakan, tak kurang dari 80 pengurus PKB termasuk pengurus Badan Otonom (Banom) PKB hadir mengikuti seluruh rangkaian pendidikan antikorupsi.
"Kami tentu sangat mengapresiasi dan mendukung program Politik Cerdas Berintegritas ini. Saking semangatnya dari jam 6 pagi tadi kami sudah kumpul di kantor DPP PKB sebelum berangkat ke sini. Semua ini kami lakukan sebagai bentuk penghormatan kami kepada pak Firli (Bahuri) dan juga KPK," katanya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pentingnya pendidikan antikorupsi. Ia mengatakan, pendidikan antikorupsi merupakan elemen yang sangat penting untuk mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk bagi partai politik.
"Partai politik itu seharusnya dia mengadu ide serta kreatifitas sehingga kadernya memang disiapkan untuk memimpin," kata Firli.
KPK disebut Firli mengedepankan pendidikan sebagai salah satu national interest dalam roadmap pemberantasan 2022-2045. Menurutnya, 2045 akan menjadi tahun penting karena tahun tersebut Indonesia akan menjadi lima kekuatan ekonomi dunia dengan syarat Indonesia harus bersih dari korupsi.
"Kenapa pendidikan (antikorupsi) penting? Karena ini amanat UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendekatan pencegahan dan perbaikan sistem teorinya ada. Korupsi itu muncul karena gagal, lemah dan buruknya sistem," tutur Firli.
