Tim Editor
ERA.id - Beberapa waktu lalu, nama organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila sempat mencuat. Bagaimana tidak, ia sempat disindir oleh politisi PDIP Junimart Girsang.
Menurut Junimart, ormas tersebut sudah menimbulkan keresahan, sewaktu bentrok dengan Forim Betawi Rempug di Ciledug, Tangerang, bulan lalu.
Makanya, ia meminta izin kedua ormas tersebut sebaiknya dicabut atau tidak diperpanjang. Junimart sendiri berkaca saat pemerintah menyetop langkah Front Pembela Islam (FPI).
Sontak, hal tersebut direspons oleh banyak kader PP. Di Jakarta, Junimart langsung didemo dan didesak untuk meminta maaf. Kantor DPR RI pun 'diserbu' oleh PP.
Belakangan, Junimart pun meminta maaf. "Namun, apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP tersebut, November silam.
Junimart mengaku, tidak ada pernyataan dirinya yang meminta Kemendagri membubarkan PP.
Hajar seorang polisi
Adalah Kabag Operasional Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali.
Ia menjadi korban pengeroyokan massa Pemuda Pancasila (PP) di depan Gedung DPR/DPD/MPR.
Dalam sebuah video, terlihat ia dipukuli beberapa orang secara beringas, sampai AKBP Dermawan berlari menyelamatkan dirinya hingga dibawa kabur pakai motor oleh kawannya sendiri.
Dari sana, terbit kabar kalau ia terluka parah dan dirawat intensif di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Kantornya dikosongkan
Salah satu kantor organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (Ormas PP) di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2021), dikosongkan petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan TNI.
Pegawai Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan, Bayu Adinegoro mengaku bangunan empat lantai yang berlokasi di Ruko Perkantoran No.29 Jalan Letjen Suprapto Kemayoran, Jakarta Pusat itu, adalah aset negara yang diserahkelolakan dari Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) ke Lembaga Manajemen Aset Negara.
"Aset-aset yang diserahkelolakan dari DJKN itu akan dioptimalisasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak-pihak yang membutuhkan," kata Bayu.
Ia menjelaskan, bangunan tersebut sebelumnya merupakan aset-aset bank yang telah dilikuidasi. Bank tersebut mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dan jaminannya, termasuk bangunan itu, diserahkan dan disita oleh Negara.
Serah kelola bangunan tersebut pun baru dilakukan pada tahun 2020, sehingga pengosongan kantor baru dilakukan pada hari ini.
Adapun pengosongan dilakukan secara kondusif, meski pada pertemuan sebelumnya dengan perwakilan Pemuda Pancasila, tidak mencapai titik temu terkait pemanfaatan gedung.
"Sebenarnya tidak ada penolakan. Koordinasi kami cukup baik dengan perwakilan Pemuda Pancasila. Namun tidak terjadi kesepakatan terkait pemanfaatannya, makanya mau tidak mau kami harus mengosongkan," kata Bayu.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Kemayoran Kompol Ewo Samono mengatakan, pihaknya mengerahkan sekitar 70 personel dari Polri, TNI, dan Satpol PP untuk mengosongkan bangunan.
Beberapa personel terlihat membawa senjata laras panjang dalam eksekusi pengosongan bangunan dengan dinding loreng berwarna oranye hitam tersebut.
"Yang menempati bangunan ini sudah lebih dahulu keluar dan hari ini mengeluarkan barang-barang saja. Ini gedung dijadikan sebagai sekretariat salah satu ormas," kata Ewo.
Profil singkat
Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Sejak tahun 1981, hingga kini, masih dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno.
Organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi (preman) yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia.
Pemuda Pancasila sendiri memainkan peran penting dalam mendukung kudeta militer Suharto pada tahun 1965: mereka menjadi pasukan kematian bagi tentara Indonesia, menewaskan satu juta atau lebih yang dituduh komunis dan Tionghoa-Indonesia di seluruh Provinsi Sumatra Utara, seperti yang dijelaskan dalam film dokumenter Jagal 2012.
Dalam film dokumenter tersebut, dinyatakan bahwa organisasi saat ini memiliki tiga juta anggota. Perkiraan keanggotaan nasional dari akhir 1990-an berkisar 4-10.000.000 orang.
