Tim Editor
Salah satu insiden terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua. Agak lucu dan miris juga sih. Salah seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sana bawa kabur kotak suara. Informasi yang dikumpulkan, petugas itu bernama Amalus Wetapo. Tapi tenang, orangnya sudah ketangkap meski bikin penyelenggaraan Pilkada di sana jadi terhambat.
"Sudah dapat ditangkap dan dilaksanakan pemilihan susulan di TPS yang bersangkutan," kata Menko Polhukam Wiranto saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6/2018).
Kejadian tadi tidak mengganggu secara keseluruhan hajatan besar pilkada serentak. Dari total 387.586 TPS, yang bermasalah tidak sampai ada di 10 TPS.
"Saya kira ini satu rasio yang sangat kecil dan kita bersyukur untuk itu. Dengan demikian secara umum pelaksanaan pilkada secara serentak ini berjalan dengan sukses, aman, damai, terkendali," lanjut Wiranto.
Infografis (era.id)
Contohnya di Kabupaten Paniai, masih ada perbedaan pendapat antara KPUD Kabupaten dan Provinsi mengenai pencalonan. Sehingga harus ditunda sampai menunggu keadaan kondusif. Kemudian di Kabupaten Nduga masih terkendala dengan masalah logistik pasca ditembaknya pesawat twin otter, sehingga harus ditunda. Di Kabupaten Marowali, Sulawesi Tengah juga tertunda karena kondisi alam.
"Ada banjir sehingga menunggu keadaan cukup baik," imbuhnya.
Pencoblosan ini bukanlah tahap akhir pilkada. Masih ada sejumlah proses yang dilalui hingga ada penetapan pengumuman dari KPU. Salah satunya membawa surat suara dari tingkat TPS sampai ke Provinsi. Ini bukanlah persoalan sepele karena pengawalannya pun harus dijaga ketat.
"Kapolri sudah menekankan kepada aparat keamanan untuk mengawal surat suara ini sampai ke tempat perhitungan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pinta Wiranto.
Dia sadar kalau sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil quick count untuk gambaran pemenang pilkada. Apapun hasilnya, Wiranto meminta gak perlu ada perayaan berlebihan merayakan hasil itu. Lagipula keputusan akhir bukan di quick count, tapi pernyataan resmi KPU.
"Ini merupakan satu pelajaran dan pengalaman yang positif bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu dengan baik," tutup Wiranto.
Infografis (Rachmad/era.id)
