Tim Editor
Terlepas dari pertarungan visi, misi, dan program antarcalon pemimpin, perhelatan akbar lima tahunan ini jadi pasar besar bagi konsultan politik untuk mengejar reputasi dan pundi-pundi. Peran konsultan politik selalu penting dalam laju pemenangan seorang calon. Lalu, bagaimana sebenarnya cara konsultan politik bekerja?
Berawal dari jasa survei dan kebutuhan data kuantitatif yang diperlukan oleh para calon untuk melihat popularitasnya, kini jasa konsultan politik mulai berkembang menjadi all in one service'. Kerja mereka pada akhirnya didasari oleh kebutuhan tiap-tiap calon yang dipengaruhi kompleksitas panggung politik.
Menentukan strategi pemenangan, melakukan pemetaan, branding, membaca sentimen publik, hingga membangun opini publik jadi jasa yang ditawarkan para konsultan politik. Sebenarnya, konsep dasar jasa konsultan politik ini enggak jauh dengan agensi komunikasi pada umumnya.
Metode pendekatannya enggak berbeda jauh, yakni dengan mengampanyekan sebuah merek ternama. Medium yang digunakan juga terbilang sama, mulai dari media konvensional seperti media cetak, elektronik, dan digital. Intinya, sama-sama membangun citra lah.
Infografis "Sejarah Pilkada" (era.id)
Cara Kerja Konsultan Politik
Memang agak sulit menggambarkan cara kerja sebuah konsultan politik secara mendetail. Namun, sederhananya ada tiga jenis layanan yang di tawarkan oleh para konsultan, yaitu mapping, monitoring, serta mobilizing.
Mapping atau pemetaan merupakan pondasi awal mereka bekerja, dilakukan dengan cara survei untuk melihat perilaku pemilih dan memahami pemetaan antar calon. Hasil dari survei ini kemudian akan dianalisa mendalam untuk mengetahui secara detail perilaku pemilih di suatu daerah.
Selanjutnya, hasil analisa itu akan dikonversi menjadi sejumlah indikator yang disesuaikan dengan daerah-daerah pemilihan tertentu. Dalam hal ini, faktor demografis sangat menentukan bagaimana indikator disusun.
Setelah itu, tahap monitoring dilakukan untuk memantau langkah strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, monitoring bertujuan untuk memantau opini publik terkait citra kliennya. Enggak cuma memoles citra, konsultan pun wajib memastikan bahwa strateginya bakal moncer.
Baca Juga : Bagaimanakah Mekanisme Hitung Cepat atau Quick Count?
Terakhir, mobilizing atau mobilisasi. Tahap ini merupakan tahap implementasi dan evaluasi. Banyak cara dilakukan konsultan untuk mobilisasi massa. Biasanya, konsultan melakukan kampanye mulai dari door to door hingga menempatkan orang sebagai saksi di tempat pemungutan suara.
Nah, terlepas dari tahapan inti yang dilakukan konsultan politik, pada kenyataannya konsultan juga diminta untuk melakukan hal diluar konsultasi. Hal teknis pun juga mereka lakukan, seperti membuat konten promosi digital berupa video atau foto hingga mencetak spanduk para kliennya.
Soal tarif, enggak ada harga pasti dari jasa ini. Setiap proyek bisa jadi berbeda-beda dengan proyek lainnya. Untuk jasa survei misalnya, para konsultan politik rata-rata mematok harga Rp120 juta hingga Rp150 juta untuk jajak pendapat terhadap 400 responden. Di tingkat provinsi, harga yang dipatok para konsultan biasanya bakal lebih tinggi, dengan kisaran Rp225 juta hingga Rp350 juta.
Baca Juga : Yakin, Pilkada 2018 Sukses?
Nah, itu semua baru biaya survei. Para konsultan politik biasanya menawarkan jasa pendampingan calon hingga pencoblosan. Dalam proyek jenis ini, biasanya para konsultan akan menarik biaya bulanan kepada klien hingga hari pencoblosan.
Soal besaran biayanya, lagi-lagi tergantung kebutuhan para calon. Proyek kerja sama semacam inilah yang sering disebut basah oleh para konsultan. Apalagi terkait penempatan saksi di masing-masing TPS, di mana biayanya tergantung pada banyaknya saksi yang dibutuhkan untuk hadir di hari pencoblosan.
Jadi, tidak salah bagi politisi untuk menyiapkan dana besar demi memoncerkan jalannya untuk menduduki jabatan. Memoles karakter atau menaikkan elektabilitas membutuhkan langkah strategis yang didasari oleh riset mendalam. Untuk hal ini, serahkan saja ke konsultan politik.
