Tim Editor
Stanley diketahui merupakan ahli strategi politik yang merupakan mitra pendiri di Greenberg Quinlan Rosner Research (GQR), sebuah perusahaan riset dan kampanye politik yang bermarkas di Washington D.C dan berafiliasi erat dengan Partai Demokrat.
Ada sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar tersebut seperti Presiden AS Bill Clinton, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Wakil Presiden AS Al Gore, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Senator sekaligus eks Menlu AS John Kerry, Kanselir Jerman Gerhard Shroder, hingga Presiden RI Joko Widodo.
Baca Juga : Apa yang Dimaksud Jokowi dalam 'Propaganda Rusia'?
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq bilang, masuknya nama Jokowi ke dalam daftar nama tersebut merupakan klaim sepihak. Sebab, Jokowi tak pernah sekalipun menggunakan konsultan asing.
Ilustrasi (Mahesa/era.id)
"Enggak ada, enggak ada. Sama sekali tidak benar. Klaim saja itu," kata Rofiq saat dihubungi era.id, Rabu (6/2/2019).
Sekjen Partai Perindo bilang, capres Jokowi kini maju sebagai petahana sehingga dirasa tak terlalu perlu menggunakan konsultan asing, seperti yang dituduhkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Apalagi sebagai incumbent, Rofiq menyebut, Jokowi lebih menguasai soal situasi di lapangan serta dinamika politik yang terjadi saat ini dibandingkan konsultan manapun, termasuk konsultan asing.
"Jokowi selaku incumbent mengetahui situasi di lapangan dengan baik. Apa yang jadi dinamika politik yang ada dibawah. Jadi enggak perlu lagi ada konsultan," jelas dia.
Baca Juga : Bagaimana Sikap PSI Terhadap LGBT?
Dibanding berdiskusi dengan konsultan asing, kata Rofiq, Jokowi lebih memilih berdiskusi dengan orang-orang yang masuk ke dalam tim pemenangannya di Pilpres 2019. Tak hanya itu, Rofiq memaparkan, Jokowi lebih banyak mengatur soal arah yang akan diambil oleh tim kampanyenya.
"Pak Jokowi sendiri yang menentukan arah kebijakan tentang pemenangan. jadi, TKN itu beserta dengan TKD (Tim Kampanye Daerah) menjalankan fungsi sebagaimana arahan Pak Jokowi," jelasnya.
Gunakan data dari lembaga survei terpercaya
Sementara untuk menangkal isu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni menyebut, bersama tim pemenangan, Jokowi merangkum sejumlah isu dari data lembaga survei yang ada. Sebut saja isu soal elektabilitas dan sejumlah isu lainnya yang berkaitan dengan Pilpres 2019.
Setelah mendapatkan data, tim pemenangan Jokowi kemudian akan melakukan rapat hingga akhirnya memperoleh sikap akhir yang harus diambil untuk menjawab isu tersebut.
"Artinya lembaga survei merumuskan tapi yang menghasilkan rekomendasi dan yang ujungnya memutuskan itu TKN (bersama Pak Jokowi)," kata Toni.
Baca Juga : Ngopi Cantik Jokowi dengan Elite Koalisi Indonesia Kerja
Sementara untuk pidato yang sering disampaikan oleh Jokowi, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu bilang, ada pihak terkait dari istana yang bertanggungjawab. Namun, isu yang disampaikan tidak hanya berasal dari Istana saja, melainkan berdasarkan hasil survei serta rekomendasi yang dihasilkan dari rapat tim kampanye.
"Ya saya kira kombinasi, kalau terkait dengan Presiden ada data dari negara, data formal. kedua dari lembaga survei. Kombinasi gitu lah," tutupnya.
